Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyatakan Program Nasional Penanganan Permukiman Kumuh 2015-2019 membutuhkan anggaran ratusan triliun rupiah. Program tersebut diharapkan dapat menjaga Indonesia dari ancaman peningkatan kawasan kumuh.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago mengatakan, dari sebanyak 38.431 hektare (ha) luas kawasan kumuh di Indonesia, pemerintah menargetkan pengurangan sebesar 7.686 ha per tahun selama lima tahun.
"Luas 38.431 ha kawasan kumuh dibagi lima saja, jadi rata-rata setiap tahun segitu," ungkapnya kepada wartawan saat Launching Program Nasional Penanganan Permukiman Kumuh 2015-2019 di Jakarta, Senin (22/12/2014).
Strategi pokok dalam program nasional itu, Andrinof menyebut, penyediaan lahan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), peningkatan kapasitas pemerintah daerah, fasilitas pembangunan perumahan swadaya.
Strategi pokok lain, memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR dan menyediakan pelayanan dasar yang terpadu dengan sistem kota. Serta menangani permukiman kumuh yang komprehensif dan terpadu dengan rencana kota.
Kata dia, kebutuhan anggaran kolaborasi penanganan permukiman kumuh diambil dari berbagai sumber pendanaan. "Anggarannya Rp 384 triliun untuk lima tahun. Sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD dan anggaran CSR," ujar Andrinof.
Menurutnya, mobilitas manusia dari desa ke kota semakin menambah beban kota, khususnya kebutuhan terhadap ruang untuk bermukim serta pelayanan publik.
"Kalau urbanisasi tidak dikelola dengan baik, kita bisa terjebak punya daerah kumuh terbanyak dan terluas seperti di Mumbai, India. Atau kita bisa kena status lain yang tidak enak," tegas dia.
Presiden Joko Widodo, tambah Andrinof, menargetkan nol persen bebas daerah kumuh pada 2019. Mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh merupakan cita-cita besar yang dimandatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
"kami akan membangun tanpa menggusur pakai metode bermacam-macam. Dengan mengganti, memperbaiki, merenovasi, menata dan menghilangkan kekumuhan," pungkas dia. (Fik/Gdn)
Tak Mau Seperti India, RI Guyur Rp 384 Triliun Basmi Daerah Kumuh
"Kalau urbanisasi tidak dikelola dengan baik, kita bisa terjebak punya daerah kumuh seperti di Mumbai, India," jelas Andrinof A Chaniago.
diperbarui 22 Des 2014, 19:37 WIBSuasana permukiman kumuh di Bantaran Waduk Pluit, Jakarta, (10/9/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Ini Langkah Konkret Universitas Terbuka yang Mendukung Program MBKM untuk Cetak Generasi Unggul, Tangguh, dan Kompetitif
Negara ASEAN yang Memiliki Wilayah Paling Kecil Adalah, Simak Juga Letak Geografisnya
Harga Kripto Hari Ini 30 April 2024: Bitcoin Cs Kembali Kebakaran
VIDEO: Penari Hip Hop Amerika Dan Indonesia Dobrak Pandangan Negatif Perempuan Muslim
Jatuh Bangun Sentra Kerajinan Kulit Keparakan, Tetap Bertahan Berkat KUR BRI
Patriotisme Berasal dari Kata Patria Artinya Sikap Cinta Tanah Air, Kenali Contohnya
Pneumonia Masuk 10 Kasus Rawat Inap Terbanyak, Kenali Lebih Dalam Penyakit Radang Paru Ini
Jokowi Sempat Down saat Gol Timnas Indonesia vs Uzbekistan Dianulir Wasit, Begini Ceritanya
Indonesia Berpotensi Jadi Pemimpin Kripto di ASEAN
Bentuk-Bentuk Tabarruj yang Dilarang dalam Islam, Muslimah Hati-Hati!
Top 3 News: Didampingi Prabowo, Jokowi Sambut Kunjungan PM Singapura di Istana Bogor
6 Fakta Menarik Gunung Lembu di Purwakarta dengan Pemandangan Waduk Jatiluhur