Gelar Mukernas Perdana, PPP Kubu Djan Faridz Bahas Perppu Pilkada

Sekjen PPP versi Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah mengatakan, agenda Mukernas yakni menindaklanjuti hasil Muktamar PPP di Jakarta.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 10 Des 2014, 20:47 WIB
Nmaun sampai saat ini ada kendala pencalonan Dimyati menjadi Wakil Ketua MPR, karena menemui kendala teknis.

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PPP versi Muktamar Jakarta Dimyati Natakusumah mengatakan, agenda dalam Mukernas PPP yang berlangsung sejak 10-12 Desember 2014 adalah menindaklanjuti hasil Muktamar PPP di Jakarta.

Dimyati menjelaskan, Mukernas perdana PPP kubu Ketua Umum Djan Faridz tersebut akan membahas berbagai permasalahan nasional. Seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada.

"Agendanya ya menindaklanjuti isu-isu usai muktamar, lalu tentang perppu juga. Jadi apakah kami akan menerima atau menolak Perppu Pilkada, apakah tetap di KMP (Koalisi Merah Putih) atau ke KIH (Koalisi Indonesia Hebat) atau tidak keduanya," kata Dimyati di Hotel JS Luwansa, Rabu (10/12/2014) malam.

Dimyati mengatakan, ada kemungkinan PPP bakal berpindah ke KIH karena posisi partai yang saat ini independen. Hal itu karena kader PPP tidak ada yang duduk di pimpinan MPR maupun DPR.

"Ada kemungkinan ke KIH, alasannya karena kami independen, tidak terikat di mana pun," ujar dia.

Selain itu, menurut dia, Mukernas PPP juga akan membahas dan mengevaluasi Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Dia mengatakan, Mukernas PPP juga akan membahas mengenai pengosongan kolom agama dan kebijakan pemerintah mengevaluasi penggunaan Kurikulum 2013.

"Semua itu dari kartu-kartu sampai Kurikulum 2013 juga akan kita bahas dalam Mukernas," tandas Dimyati.

Di tempat yang sama, Ketua DPP PPP versi Djan Faridz, Akhmad Gojali Harahap mengatakan, agenda Mukernas perdana tersebut untuk membahas penguatan kelembagaan PPP sebagai parpol yang sudah menobatkan dirinya sebagai rumah besar umat Islam.

"Nanti ini lewat diskusi dan kajian mendalam dari berbagai pakar di Mukernas. Termasuk soal campur tangan pemerintah Jokowi-JK terhadap parpol. Lalu sosialisasi hasil Muktamar VIII Jakarta dan rencana konsolidasi total mulai dari tingkat DPP sampai ranting," tandas Gojali. (Ndy/Sss)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya