Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah mengatakan, partainya hingga saat ini belum membahas secara resmi soal rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal tersebut menurut dia, karena pihaknya masih menunggu pernyataan resmi Presiden Joko Widodo atau Jokowi terlebih dulu.
"Belum ada pembahasan resmi agenda partai untuk merespon rencana pemerintah mencabut subsidi BBM. Kami masih menunggu argumentasi pemerintah thd rencana tersebut," kata Basarah saat dihubungi, Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Ketua Fraksi PDIP di MPR itu berujar, setelah ada pernyataan resmi dari Presiden Jokowi perihal rancana menaikkan harga BBM bersubsidi, barulah partainya akan menentukan sikap.
"Setelah itu kami mempelajari argumentasi pemerintah terkait kenaikan harga BBM tersebut, baru DPP PDIP akan menentukan sikap lebih lanjut apakah akan menyetujui. Menyetujui dengan catatan atau menolak rencana pemerintah mencabut subsidi BBM tersebut," ujar dia.
Lalu, apakah PDIP akan mendukung jika akhirnya Presiden Jokowi benar akan menaikkan harga BBM bersubsidi?
Basarah menjelaskan, tidak ada kader partai yang berbeda dengan sikap pemerintah terkait rencana pemerintah mencabut subsidi BBM tersebut, karena memang belum ada sikap resmi yang dikeluarkan partai terkait hal tersebut.
"Namun, jika partai telah menentukan sikap maka semua kader partai wajib untuk mematuhi dan melaksanakannya, serta akan mendapatkan sanksi bagi yang melanggarnya," jelas Basarah.
Lebih jauh Basarah mengatakan, sebagai partai pengusung pemerintah tentu saja PDIP akan mendukung sejumlah kebijakan pemerintah. Namun, dia menambahkan, cara pihaknya mendukung kebijakan tersebut di Parlemen bukan dengan cara menjadi lembaga stempel pemerintah seperti yang pernah terjadi pada jaman Orde Baru dulu.
"Kami akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut sepanjang substansi kebijakannya dimaksudkan untuk peningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperkuat bingkai NKRI," bebernya.
"Lalu dilaksanakan melalui prosedur yang benar, serta relokasi anggaran subsidi BBM itu dialihkan kepada sektor-sektor riil yang lebih tepat guna dan memang nyata-nyata menjadi kebutuhan mendasar rakyat miskin saat ini," tandas Basarah. (Mut)
Advertisement