Liputan6.com, Jakarta - Niat ratusan anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menggelar sidang paripurna tandingan 31 Oktober kemarin terhalang pintu yang terkunci.
Sekjen DPR tidak membukakan pintu ruang sidang dan menelantarkan para anggota Dewan ini. Akhirnya sebagian terpaksa duduk-duduk di depan ruang sidang paripurna DPR, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. Sementara sebagian lainnya tetap berdiri dan menunggu.
Advertisement
Pintu yang tak kunjung dibuka hingga pukul 10.00 WIB, tak menyurutkan niat anggota KIH. Para anggota Dewan akhirnya menuju ruang rapat Badan Musyawarah DPR. Meski molor dari jadwal, sidang paripurna akhirnya digelar.
Pimpinan sidang sementara maju ke depan. Mereka adalah Ida Fauziah dari PKB, Effendi Simbolon dari PDIP, Dossy Iskandar dari Hanura, Supriyadi dari Nasdem, dan Syaifullah Tamliha dari PPP.
Selain mosi tidak percaya pada pimpinan DPR yang diketuai oleh Setya Novanto, penetapan pimpinan DPR tandingan, dan pembahasan alat kelengkapan dewan (AKD) juga dibahas.
Dualisme pimpinan DPR muncul menyusul kekecewaan kubu KIH membentuk pimpinan DPR sendiri karena tidak puas atas kepemimpinan pimpinan DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP).
Tak hanya menguasai kursi pimpinan DPR, KMP juga menyapu bersih kursi pimpinan 11 komisi di DPR. KIH gagal melobi KMP untuk mendapatkan jatah 16 pimpinan alat kelengkapan DPR.
Dalam 4 kali sidang paripurna DPR, 4 fraksi partai pendukung KIH memilih untuk tidak memasukkan usulan nama anggota komisi dan AKD yang diminta pimpinan DPR.
Bukan tanpa alasan KIH mempermasalahkan sistem pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan yang menggunakan sistem paket.
Hal itu hingga membuat hampir tidak mungkin koalisi pendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini memenangkan perebutan pimpinan komisi.
Berbagai kalangan menyesalkan munculnya dualisme kepemimpinan DPR ini karena dinilai akan merugikan masyarakat. Lalu ke DPR versi mana pula pemerintah harus berkonsultasi?
Sejak dilantik awal Oktober lalu, kericuhan demi kericuhan mewarnai persidangan di DPR. Sudah 1 bulan para wakil rakyat ini disorot, namun bukan karena kinerjanya. Tak hanya dinilai merugikan masyarakat, kelakuan para anggota dewan ini juga dinilai merugikan DPR sendiri dan tentunya pemerintah.
Belum genap 1 bulan bekerja, citra DPR di mata masyarakat sudah tercoreng. Tak hanya perebutan kursi pimpinan hingga mengakibatkan sidang paripurna yang diwarnai keributan.
Namun juga dualisme di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Politisi PPP karena memprotes pimpinan DPR yang hanya mengakui kepengurusan Suryadarma Ali. Masyarakat pun gerah dengan kericuhan dan perebutan kekuasaan di Gedung Parlemen.
Gedung Parlemen di Senayan seharusnya menjadi rumah wakil rakyat untuk bekerja. Masalah dualisme kepemimpinan di DPR tentu harus segera diselesaikan agar para wakil rakyat bisa segera bekerja untuk rakyat dan bukannya membuat bingung rakyat.
Saksikan tayangan Barometer Pekan Ini selengkapnya yang ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV, Sabtu (1/11/2014), di bawah ini.
Baca Juga:
Rakyat Menunggu Kerja Jokowi-JK
Presiden Baru Indonesia Bersatu
Pertarungan Politik di DPR
(Ans)