Liputan6.com, Jakarta - Presiden Janji Jokowi (Jokowi) dinilai tidak bisa sendirian memberantas mafia lama maupun baru di sektor migas dan perlu mendapatkan dukungan dari para jajaran bawahannya.
Pemerhati Kebijakan Publik Karyono Wibowo mengatakan, pemberantasan mafia migas bisa dimulai dari Pertamina. "Pasalnya, selama ini Pertamina dituding oleh banyak pihak sebagai "sapi perah" para mafia yang berlindung di balik tembok kekuasaan" ujar Karyono di Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Advertisement
Menurut dia, Pertamina sebagai perusahaan Natinonal Oil Company (NOC) sudah saatnya diperkuat karena merupakan amanah pasal 33 UUD 1945. Di mana salah satunya menyebutkan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Kemudian menyebutkan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Bersamaan dengan itu, tata kelola perusahaan Pertamina harus segera diperbaiki untuk mewujudkan prinsip clean and good corporate governance demi meningkatkan kesejateraan rakyat.
Untuk mewujudkan hal itu, maka diperlukan manajemen yang profesional, bersih dari korupsi, bersih dari unsur nepotisme dan steril dari jejaring mafia lama dan baru.
Oleh karena itu, sebelum menunjuk jajaran Direksi dan Komisaris Pertamina yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, maka perlu beberapa persyaratan, antara lain, memiliki integritas dan amanah, memiliki kemampuan tata kelola migas dari hulu sampai hilir.
Kemudian harus bersih dari unsur nepotisme secara langsung dengan pejabat di atasnya karena bisa berpotensi menimbulkan kongkalikong.
Selain itu, proses seleksi jajaran direksi dan komisaris Pertamina harus melewati Fit and Proper Test dan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak korupsi orang-orang yang akan menjabat Direksi dan Komisaris Pertamina.
"Jajaran direksi dan komisaris harus orang-orang yang bisa menjaga kepercayaan Presiden Jokowi, sehingga tidak dapat di intervensi oleh vested interest baik dari kekuatan politik maupun kelompok kepentingan lainnya," jelas dia.
Sebab itu menjaga independensi dan profesionalisme, kontinyuitas program yang baik dan percepatan transformasi kebijakan pemerintahan baru yang akan diterapkan, maka alangkah baiknya, Presiden Jokowi memprioritaskan figur dari internal Pertamina yang bersih, memiliki integritas dan kemampuan tata kelola migas dari hulu sampai hilir. (Nrm/Gdn)
