Liputan6.com, Jakarta - Hingga kini komposisi kabinet pemerintahan yang dibentuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) masih belum muncul. Namun, nama-nama yang telah masuk di Kabinet Jokowi-JK itu telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diseleksi lebih lanjut.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan pihaknya akan melaporkan data-data calon menteri yang dinilai bermasalah ke Jokowi.
"Kalau KPK punya data signifikan, kita beri ke Pak Jokowi, pasti kita berikan, kita tidak sungkan-sungkan memberikan," kata Bambang dalam diskusi 'Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK' di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/10/2014).
Diakui Bambang, data-data calon menteri yang terindikasi bermasalah atau korupsi, penting dikemukakan karena menyangkut pusat kekuasaan. Meski demikian, Bambang mengaku belum melihat nama-nama menteri yang dilaporkan oleh Jokowi beberapa waktu lalu melalui Tim Transisi.
"Saya tidak tahu, Jumat kemarin saya tidak masuk, apakah sudah ada orang-orangnya (menteri) saya tidak tahu, saya belum cek," ucap dia.
Hari ini Jokowi dijadwalkan akan menerima catatan riwayat harta kekayaan dan rekam jejak para kandidat menteri dari KPK dan PPATK.
"Hari ini akan ada penyerahan dokumen dari KPK dan PPATK untuk kasih catatan soal calon menteri. Apakah ada kasus, ada indikasi yang mencurigakan atau yang perlu ditindaklanjuti," kata Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini.
Karenanya, sehari menjelang pelantikan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK melakukan pertemuan di kediaman Jokowi untuk membicarakan finalisasi kabinet. (Ali)
Advertisement