Jokowi Dengar Ada yang Tak Setuju Menteri Lepas Atribut Partai

Presiden terpilih itu berencana menetapkan aturan bahwa menteri kabinetnya harus melepas atribut partai.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 18 Agu 2014, 17:12 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (Liputan6.com/Faizal R Syam)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berencana menetapkan aturan yang mewajibkan menteri kabinetnya untuk melepaskan atribut partainya. Namun pria yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta ini mengakui ada yang tidak setuju dengan rencana tersebut.

"Ya saya dengar begitu (tarik-menarik). Tapi saya belum ketemu sih, jadi belum bisa komentar," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (18/8/2014).

Mantan Walikota Solo tersebut menjelaskan, untuk mewujudkan rencananya itu, dirinya akan menggelar pertemuan dengan para ketua umum dan elite partai koalisi. Dalam hal ini, adalah petinggi PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI.

"Nanti kalau saya sudah berkumpul, bertemu para ketua partai, baru akan lebih jelas," kata Jokowi. Dia mengatakan, hingga kini belum sempat bertemu karena beberapa pihak terkait masih sibuk.

Beberapa waktu lalu, Muhaimin Iskandar mengatakan perannya sebagai Ketua Umum PKB tak mempengaruhi tugasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans). Karenanya, ia kurang sependapat dengan ide Jokowi yang meminta menteri melepas jabatan pengurus partai.

"Saya ketua umum full waktu saya 100 persen untuk menteri. Saya di PKB kan hanya pidato, pulang lagi, nggak ngurus. Karena sudah ada Waketum, Sekjen. Soal konsentrasi aja," ujar Muhaimin usai bertemu dengan Jokowi di Rumah Transisi, Rabu 13 Agustus malam lalu. (Sss)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya