Presiden Baru Diyakini akan Potong Anggaran Subsidi BBM

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) optimistis Presiden baru akan mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kayakinan ini pun berlanjut jika hasil dari penghematan tersebut bakal dialokasikan ke sektor pertanian.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono mengungkapkan, pengurangan anggaran maupun volume BBM bersubsidi menjadi desakan sejumlah kalangan untuk meringankan beban fiskal.

"Itukan salah satu desakan sekarang, karena BBM subsidi cuma dinikmati orang kaya yang pakai mobil. Misalnya sebulan dia beli premium 100 liter dengan harga Rp 6.500, maka dia dapat subsidi banyak. Itu kan kebijakan nggak tepat," terang dia kepada Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Rabu (13/8/2014).

Beban yang menghimpit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu, kata dia, telah disoroti oleh dua calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Namun kini, masyarakat Indonesia masih menunggu keputusan akhir Presiden mendatang dari Mahkamah Agung (MA).

"Pemerintah ke depan pasti akan mengambil kebijakan mengurangi subsidi BBM. Itu sudah pasti akan dilakukan Presiden baru karena kondisi anggaran subsidi BBM yang terus membengkak," paparnya.

Pengurangan subsidi BBM, tambah dia, akan dialihkan ke hal-hal yang bersifat produktif, termasuk sektor pertanian. Pasalnya, sektor ini menyerap jumlah tenaga kerja cukup banyak.

"Pasti digunakan untuk pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana di sektor pertanian. Sebab saya yakin Presiden baru nanti akan fokus di sektor ini karena dia melihat realitasnya banyak program pertanian yang harus ditingkatkan, pengurangan impor. Jadi pemerintahan mendatang pasti menuju ke sana (pertanian)," jelas Adi.

Dia meminta, hasil dari pengurangan subsidi tersebut dapat digelontorkan untuk menambah tenaga atau badan penyuluhan di setiap daerah di Indonesia. Hal ini merujuk kebutuhan petani di daerah yang sangat membutuhkan tenaga penyuluhan pertanian.

"Saat saya inspeksi ke Tomohon, mereka mengeluhkan butuh tenaga penyuluhan, supaya tahu kapan bisa mulai menanam, dan lainnya sehingga produktivitas akan naik," paparnya.

Di samping itu, Adi menyarankan agar pemerintah ke depan bisa menyelesaikan Undang-undang (UU) Perlindungan Petani. Dengan begitu, payung hukum itu akan mendorong masyarakat Indonesia tetap bergairah berusaha di sektor pertanian karena ada kepastian.

"Kalau nggak ada kepastian asuransi, lalu sawahnya kena puso, maka bisa utang kemana-mana. Jadi harus ada asuransi baik yang dibayarkan dari pengalihan subsidi BBm atau hasil panen mereka, yang penting ada kepastian, misalnya satu ha lahan mereka kena puso, maka dapat asuransi sekian. Sehingga petani bisa tetap makan," tukas dia. (Fik/Nrm)