Liputan6.com, London - Hingga saat ini, hasil hitung cepat yang beredar di berbagai media menunjukkan betapa ketatnya persaingan Prabowo Subianto dan Joko Widodo memperebutkan kursi nomor satu di Indonesia.
Menanggapi pergulatan politik yang tengah terjadi di Tanah Air, lembaga pemeringkat global Fitch Ratings mengilai untuk melakukan reformasi di Indonesia, presiden yang baru terlebih dulu perlu menjaga stabilitasi ekonomi negara.
Advertisement
Mengutip laman Reuters, Kamis (10/7/2014), Fitch Ratings mengungkapkan, isu utama mengenai peringkat dan kedudukan kredit dalam enam hingga 12 bulan mendatang bergantung pada kelanjutan pemerintah untuk memprioritaskan keberlanjutan dan stabilitas perekonomian negara.
Fokus jangka panjang kemungkinan akan beralih pada sejauh mana pemerintahan baru mampu melewati reformasi struktural, dan mengembalikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.
Sejumlah upaya yang dikerahkan pemerintah dan Bank Indonesia untuk memperketat kebijakan moneter dan memiliki nilai tukar yang lebih fleksibel berdampak positif pada posisinya secara eksternal.
Sementara itu, defisit perdagangan menurun ke level US$ 2,4 miliar pada Mei 2014, turun dari puncaknya sebesar US$ 9,1 miliar pada September 2013.
Saat ini, Fitch mencatat cadangan devisa Indonesia meningkat sebesar 8,3 dalam kurun waktu setahun hingga saat ini. Pengetatan kebijakan moneter juga telah menghambat tingkat inflasi dan memperlambat pertumbuhan kredit, yang masing masing turun ke level 6,7 persen dan 17,4 persen dalam setahun terakhir.
Kedua calon presiden tak banyak bicara mengenai perubahan kebijakan ekonomi jangka pendek. Sementara tantangan yang tengah menghadang adalah bagaimana cara menyoroti penitngnya profil kredit manajemen kebijakan ekonomi.
Ditopang pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral AS, Fitch yakin Indonesia dapat mengatasinya dengan menentukan prioritas ekonomi jangka pendek.
Kondisi tersebut mengingat Indonesia sangat rentan terhadap tekanan eksternal karena neraca transaksi berjalan kembali mengalami defisit pada 2012.
Pemerintah yang baru juga perlu mengatasi ketergantungan komoditas yang relatif tinggi di tengah turunnya harga ekspor utama Indonesia serta masih dangkalnya pasar keuangan domestik. (Sis/Nrm)