Liputan6.com, Jakarta: Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Ryaas Rasyid mngingatkan agar pemerintahan baru di bawah Presiden Megawati Sukarnoputri lebih serius memperhatikan pelaksanaan Otonomi Daerah. Ia menilai, keberhasilan melaksanakan Otda akan menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi semakin kuat. Sebaliknya, jika gagal, potensi disintegrasi nasional akan semakin meluas. Hal itu diungkapkan Ryaas saat berbicara dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Senada dengan Ryaas, Sosiolog dari Univeristas Indonesia Selo Soemardjan menyarankan agar pemerintah memberi perhatian serius pada kesejahteraan dan keadilan rakyat di Irianjaya atau Papua. Sebab, jika tidak, keinginan warga Papua untuk melepaskan diri dari NKRI akan semakin kuat.
Beberapa waktu silam, Kongres Rakyat Papua merekomendasikan Papua lepas dari NKRI. Pasalnya, masyarakat Papua menilai pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sana. Namun, kurang diperhatikannya masalah keadilan dan kesejahteraan itu sering dimanfaatkan sebagian orang untuk memprovokasi masyarakat Papua agar lepas dari RI.
Menurut Selo, setidaknya, sistem pemerintah yang diterapkan di Irianjaya harus bisa menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Ia juga menyebutkan tiga faktor yang dapat mendorong masyarakat Papua ingin memisahkan diri. Pertama, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Papua belum sesuai aspirasi dan kehendak warga. Kedua, hasil pengelolaan alam yang belum optimal bagi masyarakat asli sehingga menimbulkan kesenjangan yang semakin tajam. Ketiga, tidak adanya penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh terhadap perbedaan pendapat, sejarah, dan integrasi Papua ke Indonesia.
Sedangkan Wakil Ketua Pansus RUU Otonomi Khusus Papua Ferry Mursidan Baldan mengatakan, RUU yang sedang dibahas di DPR mengandung semangat untuk memberi kesempatan kepada rakyat Papua untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki.(PIN/Tim Liputan 6 SCTV)
Senada dengan Ryaas, Sosiolog dari Univeristas Indonesia Selo Soemardjan menyarankan agar pemerintah memberi perhatian serius pada kesejahteraan dan keadilan rakyat di Irianjaya atau Papua. Sebab, jika tidak, keinginan warga Papua untuk melepaskan diri dari NKRI akan semakin kuat.
Beberapa waktu silam, Kongres Rakyat Papua merekomendasikan Papua lepas dari NKRI. Pasalnya, masyarakat Papua menilai pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sana. Namun, kurang diperhatikannya masalah keadilan dan kesejahteraan itu sering dimanfaatkan sebagian orang untuk memprovokasi masyarakat Papua agar lepas dari RI.
Menurut Selo, setidaknya, sistem pemerintah yang diterapkan di Irianjaya harus bisa menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Ia juga menyebutkan tiga faktor yang dapat mendorong masyarakat Papua ingin memisahkan diri. Pertama, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Papua belum sesuai aspirasi dan kehendak warga. Kedua, hasil pengelolaan alam yang belum optimal bagi masyarakat asli sehingga menimbulkan kesenjangan yang semakin tajam. Ketiga, tidak adanya penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh terhadap perbedaan pendapat, sejarah, dan integrasi Papua ke Indonesia.
Sedangkan Wakil Ketua Pansus RUU Otonomi Khusus Papua Ferry Mursidan Baldan mengatakan, RUU yang sedang dibahas di DPR mengandung semangat untuk memberi kesempatan kepada rakyat Papua untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki.(PIN/Tim Liputan 6 SCTV)