Liputan6.com, Jakarta: Ada dua sikap yang melekat dalam diri Sukarno ketika ia memimpin Indonesia. Pertama, ia mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Sebab, ia mampu mengembangkan imajinasi Indonesia kepada masyarakat awam jauh sebelum kemerdekaan. Kedua, ia mempunyai kelemahan lantaran mulai tertarik kepada kekuasaan menjelang usia lanjut. Ini tampak dari keberhasilan Sukarno membubarkan konstituante dan menjalankan demokrasi terpimpin hingga kekuasaannnya berakhir.
Demikian terungkap dalam dialog bertajuk "Menimbang Peran Sejarah Bung Karno" yang dipandu Arief Suditomo di SCTV, Jumat (22/6) malam. Wartawan senior Rosihan Anwar, pengamat hukum tata negara Deliar Noer, pengamat politik Fachry Ali, dan mantan aktivis angkatan 66 Cosmas Batubara tampil sebagai pembicara dalam acara ini.
Menurut Deliar, Sukarno sangat demokratis ketika ia muda. Kala itu, kata dosen yang pernah dicekal mengajar di era Sukarno ini, Bung Karno lebih fokus kepada kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka dan menjadi Presiden, lanjut Deliar, Bung Karno pernah menyerahkan pengelolaan negara kepada Syahrir dan Mohammad Hatta.
Sikap itu, tutur Ketua Umum Partai Umat Islam itu, berakhir hingga Bung Karno mengeluarkan Dekrit Pembubaran Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Era inilah, ujar Deliar, disebut dengan demokrasi terpimpin karena segala urusan berada di tangan Presiden. "Sikap Sukarno pada masa ini sangat berbeda ketika ia masih muda,"ungkap pembuat teks pidato presiden pada era Orde Baru ini.
Fakta tersebut diamini Rosihan. Di mata dia, Sukarno memiliki segala kelebihan. Misalnya, kata Rosihan, Sukarno mampu mengangkat martabat bangsa, menyatukan Indonesia, dan ulung dalam mengatur strategi. Namun, di balik semua itu, lanjut Rosihan, Sukarno adalah orang biasa yang juga melirik kekuasaan. Bahkan, ungkap Rosihan, Sukarno sudah tertarik dengan kekuasaan sebelum ia menjadi Presiden. "Saya berpolitik untuk mendapat kekuasaan," ujar Rosihan mengutip ucapan Bung Karno pada 1926.
Kendati mengiyakan ucapan Deliar dan Rosihan, Fachry berpendapat, situasi dan kondisi kala itu sangat mendukung Sukarno berbuat ororiter. Ketika itu, kata Fachry, kekuatan politik telah berpencar dan berakhir dengan pemberontakan PRRI Permesta. Nah, saat ini, tutur Fachry, Sukarno merasa tak mempunyai teman dan masuklah kekuatan komunis lewat Partai Komunis Indonesia. Dari sinilah, ungkap Fachry, muncul ide Nasionalis, Agama dan Komunias (Nasakom).
Bahkan, untuk mengatahui sejahmana pengaruh Sukarno terhadap kemerdekaan Indonesia, Fachry mengajukan pertanyaan kepada Deliar. Bunyinya, apakah Indonesia bisa merdeka tanpa Sukarno. Menanggapi pertanyaan itu, Deliar menegaskan, terlalu singkat bila Sukarno dibilang hebat. Padahal, di masa tuanya, Sukarno tergoda kekuasaan dan wanita. Cuma, Deliar mengakui bahwa Sukarno tak bergelimang harta. Kala itu, ungkap Deliar, Sukarno rela digaji kecil.
Hal senada diungkapkan Cosmas. Menurut mantan Menteri Tenaga Kerja era Orba itu, Sukarno sangat otoriter ketika menjelang akhir masa jabatannya. Saat itu, ungkap dia, orang yang berbeda pendapat dicap Sukarno sebagai kontrarevolusi. Itu sebabnya, lanjut Cosmas, penilaian terhadap Sukarno mesti dilihat dari kelemahan dan kelebihannya. "Jangan hanya yang baik-baik saja," kata dia, menegaskan.
Begitu pula menurut Deliar dan Rosihan. Bagi keduanya, menilai Sukarno mesti proporsional. Bahkan, bagi keduanya, sebaiknya, sikap dan pandangan Sukarno diambil yang baik-baik saja bila ingin dikembangkan saat ini dan di masa datang. Misalnya, kata Deliar, pikiran dan pandangan yang baik itu diajarkan di sekolah-sekolah. Asalkan, pandangan dan pikiran itu diajarkan secara proporsional. Karena itu, Deliar menolak, bila orang mengkultuskan Sukarno. "Apa itu Sukarnoisme," ketus Deliar.
Kendati setuju dengan penolakan Deliar, Fachri mengatakan suka atau tidak, kegandrungan akan Sukarno telah merebak saat ini. Buktinya, ketika Haul Bung Karno digelar baru-baru ini, tampak massa yang mengelukan bapak proklamotar itu. Kendati demikian, ia menilai, fenomena ini muncul lantaran rakyat merasa sulit dengan keadaan sekarang. Alhasil, rakyat mulai melihat ajaran Sukarno sebagai sesuatu yang gampang dicerna.
Pendapat Fahri ini diamini semua pembicara. Cuma, mereka sependapat bila kegandrungan itu tak mesti dengan cara mengkultuskan. Bahkan, mereka mengangap ada jargon politik di balik itu. Kendati demikian, mereka optimistis, hal itu tak akan berlanjut. Apalagi, kata mereka, Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri tampaknya tak setuju jika bapaknya (Sukarno) dijadikan komoditas politik. Ini terlihat dari berbedaan sikap Megawati dengan adik-adiknya.(AWD)
Demikian terungkap dalam dialog bertajuk "Menimbang Peran Sejarah Bung Karno" yang dipandu Arief Suditomo di SCTV, Jumat (22/6) malam. Wartawan senior Rosihan Anwar, pengamat hukum tata negara Deliar Noer, pengamat politik Fachry Ali, dan mantan aktivis angkatan 66 Cosmas Batubara tampil sebagai pembicara dalam acara ini.
Menurut Deliar, Sukarno sangat demokratis ketika ia muda. Kala itu, kata dosen yang pernah dicekal mengajar di era Sukarno ini, Bung Karno lebih fokus kepada kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka dan menjadi Presiden, lanjut Deliar, Bung Karno pernah menyerahkan pengelolaan negara kepada Syahrir dan Mohammad Hatta.
Sikap itu, tutur Ketua Umum Partai Umat Islam itu, berakhir hingga Bung Karno mengeluarkan Dekrit Pembubaran Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Era inilah, ujar Deliar, disebut dengan demokrasi terpimpin karena segala urusan berada di tangan Presiden. "Sikap Sukarno pada masa ini sangat berbeda ketika ia masih muda,"ungkap pembuat teks pidato presiden pada era Orde Baru ini.
Fakta tersebut diamini Rosihan. Di mata dia, Sukarno memiliki segala kelebihan. Misalnya, kata Rosihan, Sukarno mampu mengangkat martabat bangsa, menyatukan Indonesia, dan ulung dalam mengatur strategi. Namun, di balik semua itu, lanjut Rosihan, Sukarno adalah orang biasa yang juga melirik kekuasaan. Bahkan, ungkap Rosihan, Sukarno sudah tertarik dengan kekuasaan sebelum ia menjadi Presiden. "Saya berpolitik untuk mendapat kekuasaan," ujar Rosihan mengutip ucapan Bung Karno pada 1926.
Kendati mengiyakan ucapan Deliar dan Rosihan, Fachry berpendapat, situasi dan kondisi kala itu sangat mendukung Sukarno berbuat ororiter. Ketika itu, kata Fachry, kekuatan politik telah berpencar dan berakhir dengan pemberontakan PRRI Permesta. Nah, saat ini, tutur Fachry, Sukarno merasa tak mempunyai teman dan masuklah kekuatan komunis lewat Partai Komunis Indonesia. Dari sinilah, ungkap Fachry, muncul ide Nasionalis, Agama dan Komunias (Nasakom).
Bahkan, untuk mengatahui sejahmana pengaruh Sukarno terhadap kemerdekaan Indonesia, Fachry mengajukan pertanyaan kepada Deliar. Bunyinya, apakah Indonesia bisa merdeka tanpa Sukarno. Menanggapi pertanyaan itu, Deliar menegaskan, terlalu singkat bila Sukarno dibilang hebat. Padahal, di masa tuanya, Sukarno tergoda kekuasaan dan wanita. Cuma, Deliar mengakui bahwa Sukarno tak bergelimang harta. Kala itu, ungkap Deliar, Sukarno rela digaji kecil.
Hal senada diungkapkan Cosmas. Menurut mantan Menteri Tenaga Kerja era Orba itu, Sukarno sangat otoriter ketika menjelang akhir masa jabatannya. Saat itu, ungkap dia, orang yang berbeda pendapat dicap Sukarno sebagai kontrarevolusi. Itu sebabnya, lanjut Cosmas, penilaian terhadap Sukarno mesti dilihat dari kelemahan dan kelebihannya. "Jangan hanya yang baik-baik saja," kata dia, menegaskan.
Begitu pula menurut Deliar dan Rosihan. Bagi keduanya, menilai Sukarno mesti proporsional. Bahkan, bagi keduanya, sebaiknya, sikap dan pandangan Sukarno diambil yang baik-baik saja bila ingin dikembangkan saat ini dan di masa datang. Misalnya, kata Deliar, pikiran dan pandangan yang baik itu diajarkan di sekolah-sekolah. Asalkan, pandangan dan pikiran itu diajarkan secara proporsional. Karena itu, Deliar menolak, bila orang mengkultuskan Sukarno. "Apa itu Sukarnoisme," ketus Deliar.
Kendati setuju dengan penolakan Deliar, Fachri mengatakan suka atau tidak, kegandrungan akan Sukarno telah merebak saat ini. Buktinya, ketika Haul Bung Karno digelar baru-baru ini, tampak massa yang mengelukan bapak proklamotar itu. Kendati demikian, ia menilai, fenomena ini muncul lantaran rakyat merasa sulit dengan keadaan sekarang. Alhasil, rakyat mulai melihat ajaran Sukarno sebagai sesuatu yang gampang dicerna.
Pendapat Fahri ini diamini semua pembicara. Cuma, mereka sependapat bila kegandrungan itu tak mesti dengan cara mengkultuskan. Bahkan, mereka mengangap ada jargon politik di balik itu. Kendati demikian, mereka optimistis, hal itu tak akan berlanjut. Apalagi, kata mereka, Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri tampaknya tak setuju jika bapaknya (Sukarno) dijadikan komoditas politik. Ini terlihat dari berbedaan sikap Megawati dengan adik-adiknya.(AWD)