Liputan6.com, Jakarta: Begawan ekonomi Profesor Doktor Sumitro Djojohadikusumo, baru-baru ini menegaskan, kredibilitas pemerintah akan merosot jika terlalu memberikan berbagai kemudahan kepada para debitor penandatanganan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA)
Perpanjangan waktu pembayaran utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan jaminan aset dari tahun 2002 menjadi 2004, dinilai Sumitro sebagai konsekuensi adanya tekanan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Sumitro bisa memahami langkah pemerintah dalam hubungannya dengan kesepakatan dengan IMF. Namun, dalam jangka panjang, langkah yang dinilai hanya menguntungkan debitor tertentu itu akan menurunkan kredibilitas pemerintah.
Sumitro mendesak pemerintah untuk tidak lagi mentolenrasi debitor yang sengaja mengulur-ngulur waktu pengembalian utang BLBI. "Saya rasa kurang bijaksana. Tapi, di lain pihak, saya dapat memaklumi karena adanya desakan Bank Dunia kepada Rizal Ramli, sehingga dia memilih jalan kompromi. Jadi, sudahlan," kata Sumitro
Menanggapi rekomendasi pakar hukum Kartini Mulyadi dan Fred Tumbuan agar para debitor yang tidak kooperatif dikenakan paksa badan. Mantan Menteri Keuangan di masa awal Orde Baru itu menyarankan, apapun keputusan yang diambil harus dipertimbangkan secara matang. Ppasalnya, setiap keputusan yang akan dilakukan pemerintah akan memiliki implikasi hukum yang serius.(RSB/Jufri Alkatiri dan Efendi Kasah)
Perpanjangan waktu pembayaran utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan jaminan aset dari tahun 2002 menjadi 2004, dinilai Sumitro sebagai konsekuensi adanya tekanan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Sumitro bisa memahami langkah pemerintah dalam hubungannya dengan kesepakatan dengan IMF. Namun, dalam jangka panjang, langkah yang dinilai hanya menguntungkan debitor tertentu itu akan menurunkan kredibilitas pemerintah.
Sumitro mendesak pemerintah untuk tidak lagi mentolenrasi debitor yang sengaja mengulur-ngulur waktu pengembalian utang BLBI. "Saya rasa kurang bijaksana. Tapi, di lain pihak, saya dapat memaklumi karena adanya desakan Bank Dunia kepada Rizal Ramli, sehingga dia memilih jalan kompromi. Jadi, sudahlan," kata Sumitro
Menanggapi rekomendasi pakar hukum Kartini Mulyadi dan Fred Tumbuan agar para debitor yang tidak kooperatif dikenakan paksa badan. Mantan Menteri Keuangan di masa awal Orde Baru itu menyarankan, apapun keputusan yang diambil harus dipertimbangkan secara matang. Ppasalnya, setiap keputusan yang akan dilakukan pemerintah akan memiliki implikasi hukum yang serius.(RSB/Jufri Alkatiri dan Efendi Kasah)