Liputan6.com, Jakarta: Sebaiknya Presiden Abdurrahman Wahid tak mengeluarkan dekrit untuk membubarkan parlemen. "Itu hanya akan memperkeruh situasi dan merugikan masyarakat," kata mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Z.A. Maulani ketika berdialog dengan Bayu Sutiyono di Studio SCTV Jakarta, Rabu (23/5) siang.
Memang, Gus Dur beberapa kali membantah hal tersebut. Tapi, Presiden Wahid juga mengatakan hal yang sama pada pertemuan Forum Rektor dan terakhir, tambah dia, permintaan soal dekrit diungkapkan ketika bertemu dengan tiga kepala staf angkatan TNI, Jumat pekan silam. Padahal, sejak Januari lampau, Panglima TNI Laksamana Widodo A.S. telah mengatakan TNI menolak dekrit pembubaran parlemen. Karena itu, Maulani menduga, Presiden sengaja melemparkan wacana itu karena menilai penolakan dekrit hanya pendapat pribadi Panglima TNI.
Lebih jauh, Maulani mencermati, hal itu dilakukan Gus Dur untuk meretakkan hubungan TNI. "Itu hanya mengadu domba kepala staf dan Panglima TNI," kata pengamat militer ini, serius. Dia menekankan, dekrit hanya bisa dikeluarkan jika roda pemerintahan terganggu. "Sekarang, pemerintahan tetap berjalan, hanya kinerja pemerintahan yang timpang," kata dia.
Terus terang, Maulani mengaku belum pernah melihat kondisi TNI seutuh sekarang. Apalagi, keinginan TNI untuk tak berpolitik praktis sesuai dengan amanat Jenderal Sudirman. Politik tentara adalah Undang-Undang Dasar 1945. "Kalau ada yang melanggar UUD 1945, tentara akan turun," kata Maulani, menegaskan. Soal mutasi di TNI, menurut Maulani, Presiden tak bisa menyodorkan nama lain di luar daftar yang dibikin Dewan Jabatan Kepangkatan Perwira Tinggi (Wanjakti). Tapi, bisa berkonsultasi soal nama yang sudah ada di Wanjakti.(TNA)
Memang, Gus Dur beberapa kali membantah hal tersebut. Tapi, Presiden Wahid juga mengatakan hal yang sama pada pertemuan Forum Rektor dan terakhir, tambah dia, permintaan soal dekrit diungkapkan ketika bertemu dengan tiga kepala staf angkatan TNI, Jumat pekan silam. Padahal, sejak Januari lampau, Panglima TNI Laksamana Widodo A.S. telah mengatakan TNI menolak dekrit pembubaran parlemen. Karena itu, Maulani menduga, Presiden sengaja melemparkan wacana itu karena menilai penolakan dekrit hanya pendapat pribadi Panglima TNI.
Lebih jauh, Maulani mencermati, hal itu dilakukan Gus Dur untuk meretakkan hubungan TNI. "Itu hanya mengadu domba kepala staf dan Panglima TNI," kata pengamat militer ini, serius. Dia menekankan, dekrit hanya bisa dikeluarkan jika roda pemerintahan terganggu. "Sekarang, pemerintahan tetap berjalan, hanya kinerja pemerintahan yang timpang," kata dia.
Terus terang, Maulani mengaku belum pernah melihat kondisi TNI seutuh sekarang. Apalagi, keinginan TNI untuk tak berpolitik praktis sesuai dengan amanat Jenderal Sudirman. Politik tentara adalah Undang-Undang Dasar 1945. "Kalau ada yang melanggar UUD 1945, tentara akan turun," kata Maulani, menegaskan. Soal mutasi di TNI, menurut Maulani, Presiden tak bisa menyodorkan nama lain di luar daftar yang dibikin Dewan Jabatan Kepangkatan Perwira Tinggi (Wanjakti). Tapi, bisa berkonsultasi soal nama yang sudah ada di Wanjakti.(TNA)