Liputan6.com, Jakarta: Menteri Perhubungan Hatta Radjasa mengatakan akan segera merelokasi rel kereta api di sekitar luberan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. Hatta khawatir jalur tersebut bakal terganggu akibat turunnya permukaan tanah. "Jangan sampai kereta tidak kita antisipasi bahwa terjadi pergeseran tanah," kata Hatta di Jakarta, Jumat (24/11).
Menurut Hatta, pihaknya tengah melakukan studi kelayakan terkait pengaruh gerakan tanah dekat luapan lumpur Lapindo. "Tahun 2007 ini untuk menyelesaikan rel itu dipindahkan, jauhnya kira-kira tujuh kilometer," ujar Hatta. Dia menambahkan, relokasi dilakukan agar rel tak bernasib sama seperti pipa gas Pertamina [baca: Pipa Gas Jalan Tol Porong-Gempol Meledak].
Ledakan pipa gas telah merenggut 11 nyawa. Insiden juga membuat PLN terpaksa melakukan pemadaman di beberapa wilayah Jawa dab Bali. Buntutnya, sebanyak 240 industri kecil dan besar di Jawa Timur mengalami gangguan produksi. Bahkan PT Petrokimia Gresik tiap hari merugi hingga Rp 1,5 miliar lebih. Sedangkan Perusahaan Gas Negara memperkirakan kehilangan pendapatan hingga US$ 6 juta.
Sementara itu Badan Pengawasan Pasar Modal belum juga mengambil sikap tegas terhadap transaksi penjualan saham PT Lapindo Brantas oleh keluarga Bakrie ke perusahaan Freehold Limited. Padahal sebelumnya Bapepam menyatakan penjualan saham Lapindo tidak layak dan menanggung masalah, terutama soal tanggung jawab penanganan lumpur. "Saya nggak ngasih komentar lagi deh soal itu," kata Kepala Bapepam Fuad Rahmany.
Sikap Bapepam ini diduga terkait erat setelah pemilik kelompok usaha Bakrie yang juga Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie meminta unit bisnisnya menggugat Bapepam. Menurut Aburizal, tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan penjualan keseluruhan saham ke Freehold. Dia berjanji akan tetap melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 13/2006 tentang penanganan luapan lumpur panas [baca: Lapindo Tetap Bertanggung Jawab Menangani Lumpur Sidoarjo].
Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam jumpa pers mengatakan, ledakan pipa gas yang menewaskan 11 orang adalah kejadian bencana. Karena itu, wajar jika pemerintah turut serta menanggung biaya tunjangan bagi keluarga korban. Namun tanggunga jawab menyangkut kerugian yang disebabkan luapan lumpur masih tetap menjadi tanggung jawab Lapindo.
Kalla juga menyatakan, dalam pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para ahli geologi dan pengeboran pada siang tadi, pemerintah telah diyakinkan para ahli itu kalau luapan lumpur panas Lapindo dapat diatasi paling lambat awal tahun depan.(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)
Menurut Hatta, pihaknya tengah melakukan studi kelayakan terkait pengaruh gerakan tanah dekat luapan lumpur Lapindo. "Tahun 2007 ini untuk menyelesaikan rel itu dipindahkan, jauhnya kira-kira tujuh kilometer," ujar Hatta. Dia menambahkan, relokasi dilakukan agar rel tak bernasib sama seperti pipa gas Pertamina [baca: Pipa Gas Jalan Tol Porong-Gempol Meledak].
Ledakan pipa gas telah merenggut 11 nyawa. Insiden juga membuat PLN terpaksa melakukan pemadaman di beberapa wilayah Jawa dab Bali. Buntutnya, sebanyak 240 industri kecil dan besar di Jawa Timur mengalami gangguan produksi. Bahkan PT Petrokimia Gresik tiap hari merugi hingga Rp 1,5 miliar lebih. Sedangkan Perusahaan Gas Negara memperkirakan kehilangan pendapatan hingga US$ 6 juta.
Sementara itu Badan Pengawasan Pasar Modal belum juga mengambil sikap tegas terhadap transaksi penjualan saham PT Lapindo Brantas oleh keluarga Bakrie ke perusahaan Freehold Limited. Padahal sebelumnya Bapepam menyatakan penjualan saham Lapindo tidak layak dan menanggung masalah, terutama soal tanggung jawab penanganan lumpur. "Saya nggak ngasih komentar lagi deh soal itu," kata Kepala Bapepam Fuad Rahmany.
Sikap Bapepam ini diduga terkait erat setelah pemilik kelompok usaha Bakrie yang juga Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie meminta unit bisnisnya menggugat Bapepam. Menurut Aburizal, tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan penjualan keseluruhan saham ke Freehold. Dia berjanji akan tetap melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 13/2006 tentang penanganan luapan lumpur panas [baca: Lapindo Tetap Bertanggung Jawab Menangani Lumpur Sidoarjo].
Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam jumpa pers mengatakan, ledakan pipa gas yang menewaskan 11 orang adalah kejadian bencana. Karena itu, wajar jika pemerintah turut serta menanggung biaya tunjangan bagi keluarga korban. Namun tanggunga jawab menyangkut kerugian yang disebabkan luapan lumpur masih tetap menjadi tanggung jawab Lapindo.
Kalla juga menyatakan, dalam pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para ahli geologi dan pengeboran pada siang tadi, pemerintah telah diyakinkan para ahli itu kalau luapan lumpur panas Lapindo dapat diatasi paling lambat awal tahun depan.(JUM/Tim Liputan 6 SCTV)