Menurut Ketua Forum Umat Islam Poso Adnan Arsal, Deklarasi Malino yang berisi sepuluh butir kesepakatan belum seluruhnya dilaksanakan. Deklarasi Malino disimpulkan hanya memfokuskan pada kasus yang terjadi setelah kesepakatan Malino. Padahal sebelum kesepakatan Malino banyak kasus yang belum terselesaikan. "Itu yang kita minta," ujar Adnan.
Dalam pertemuan ini, Adnan juga melontarkan permintaan kepada pemerintah untuk menarik pasukan dari Poso juga empat jenderal polisi yang bertugas di wilayah itu, antara lain Inspektur Jenderal Gories Mere. "Empat jenderal yang di Poso itu tidak melihat bagaimana harusnya Poso diamankan, malah dikacaubalaukan," ujar Adnan. Kepala BIN Syamsir menolak permintaan itu dan menyatakan akan mengevaluasi situasi. "Yang perlu adalah mengevaluasi dari petugas keamanan," kata Syamsir.
Advertisement
Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam jumpa pers, belum lama ini, menegaskan agar aparat keamanan tidak ragu-ragu menangkap pembakar rumah ibadah dan rumah warga. Jika perlu para tersangka dijerat dengan Undang-undang Antiterorisme. Terkait usulan menarik pasukan atau empat jenderal dari Poso, menurut Kalla, pemerintah tidak bisa dipaksa memenuhi permintaan itu. "Tidak boleh ada seorang pun mengultimatum pemerintah," tegas Wapres .
Keamanan di Poso terus diperketat menyusul terjadi serangkaian aksi kekerasan, mulai dari pembakaran rumah warga dan gereja, penembakan pendeta Irianto Kongkoli, sampai ke keributan antara warga dan polisi di Kabupaten Poso. Pemicu serangkaian kejadian itu hingga kini buram. Berbagai isu berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) begitu cepat berkembang. Sementara Wapres hanya berharap kesalahpahaman yang mengemuka belakangan ini tidak memperkeruh suasana Poso.(KEN/Tim Liputan 6 SCTV)