Presiden Tidak Pernah Mengundang Debitor BLBI

Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng juga membantah pertemuan antara empat debitor BLBI dan Presiden atas inisiatif Sekretaris Kabinet. Proses hukum debitor "nakal" tetap sesuai jalur resmi.

oleh Liputan6Diterbitkan 09 Februari 2006, 05:57 WIB
Liputan6.com, Jakarta: Presiden atau pejabat Kantor Kepresidenan tidak pernah mengundang empat debitor dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) datang ke Istana Presiden, Senin silam. Sejatinya, pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan debitor mana pun juga memang tidak perlu terjadi. Apalagi jika bertujuan untuk menyelesaikan kewajiban mereka [debitor] lewat "jalan belakang". Demikian ditegaskan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng di Jakarta, Rabu (8/2).

Kedatangan debitor BLBI ke Istana Presiden melahirkan bermacam spekulasi. Keempatnya adalah Ulung Bursa dari Bank Lautan Berlian, Omar Putihrai dari Bank Tamara, Lukman Astanto mewakili Atang Latief dari Bank Bira, dan Joseph Januardy mewakili James Januardy dari Bank Namura Yasonta [baca: Tiga Debitor BLBI Datang ke Istana Presiden]. Aroma indikasi kolusi mencuat lantaran Presiden dalam satu bulan terakhir ini tengah intensif mengejar para pengemplang uang negara, termasuk mereka.

Tuduhan kemudian mengarah kepada pejabat di jajaran Istana Kepresidenan yang berinisiatif menggagas pertemuan. Tapi, Andi membantah keras soal itu. "Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi tidak pernah memanggil debitor BLBI," kata Andi. Menurut dia, sejak awal Presiden sudah menekankan kepada Polri untuk mengembalikan mereka yang terlibat kasus BLBI. Artinya semua tersangka BLBI akan diproses murni sesuai hukum dan bukan lewat jalan pemerasan. Komitmen Presiden juga diamini Kepala Polri Jenderal Polisi Sutanto dalam pertemuan di Istana Negara, Selasa silam [baca: Pengemplang BLBI Tetap Dijerat Hukum].

Adapun total dana BLBI yang belum dikembalikan kepada negara dari keempat debitor tersebut mencapai Rp 1,2 triliun. Sejauh ini, pemerintah melalui Departemen Keuangan belum memaparkan teknis pengembalian harta negara, mengingat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sudah dibubarkan.(KEN/Sella Wangkar dan Rudy Utomo)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya