Duka Awal Tahun di Tanah Jawa

Liputan6.com, Jakarta: Lembaran duka bagi Bangsa Indonesia mengawali tahun 2006. Masih segar dalam ingatan, peristiwa banjir bandang di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Ahad silam. Tiga hari kemudian atau tepatnya Rabu (4/1), terjadi lagi longsor di Dusun Gunung Raja, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Tragedi itu setidaknya merenggut puluhan nyawa. Sementara ratusan jiwa yang selamat kini hidup menanggung derita. Salah urus hutan diyakini sebagai penyebab utama. Namun, pihak yang ditunjuk hidungnya seperti Perum Hutan Indonesia (Perhutani) dan pemerintah daerah setempat justru angkat tangan. Tak aneh memang.

Hingga kini pertolongan untuk para korban terus diupayakan. Di Jember, desa-desa yang terkurung banjir sedikit demi sedikit bisa dicapai. Ada empat kecamatan di kawasan Gunung Argopuro yang terkena banjir bandang, yakni Kecamatan Rambipuji, Panti, Tanggul, dan Arjasa [baca: Warga Kaliputih Berhasil Dievakuasi]. Proses pertolongan berjalan lambat karena air bercampur lumpur yang masih deras mengalir. Menurut data Posko Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak-PBA) di Desa Kemiri, tercatat 71 korban meninggal.

Sedikitnya 14 orang dipastikan tewas di Banjarnegara. Angka ini diperkirakan akan bertambah. Proses evakuasi dihentikan sementara karena hujan kembali turun sejak sore kemarin. Kawasan yang terkena musibah juga berada di perbukitan yang tanahnya relatif labil sehingga mudah longsor, terutama bila terus-menerus diguyur hujan [baca: Sebagian Korban Longsor di Banjarnegara Dibawa Keluarga].

Warga Jember yang selamat dari bencana mengaku terkejut lantaran banjir datang saat mereka lelap. "Seperti suara bom meledak, trus peteng (gelap). Rumah saya habis, paman saya meninggal, saudara saya putus tangannya," ungkap seorang pengungsi. Pengungsi lain menjelaskan, air bercampur lumpur dan batu datang begitu saja. Warga yang fisiknya kuat langsung berlari mencari tempat tinggi. Tapi, tak semua bernasib baik. Sebagian warga hanya mampu berteriak minta tolong sebelum akhirnya tergulung air bah.

Banjir bandang yang melanda daerah di kaki Gunung Argopuro itu bisa dihindari andai penggundulan hutan di kawasan itu segera dihentikan. "Kami tiga tahun lampau sudah memprediksi kejadian ini [banjir bandang]," kata Andi Sungkono, aktivis lingkungan Jatim ketika berbincang dengan reporter SCTV Indy Rachmawati di Jember. Andi menambahkan, sebelum banjir hebat yang terjadi Ahad silam, kawasan Jember sempat beberapa kali dilanda banjir dengan skala lebih kecil. Sayang, pemerintah daerah tidak menaruh perhatian terhadap kejadian itu.

Rully Syumanda, pengkampanye hutan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) saat berbincang dalam Topik Minggu Ini bertajuk "Nestapa di Jember" dipandu reporter SCTV Alvito Deannova, Rabu malam, lebih menyoroti kurangnya kontrol pemerintah soal peruntukan tanah. Rully yang mengaku intensif memantau ke lokasi mengatakan, lereng-lereng bukit dengan kemiringan 40 derajat dikonversi sebagai lahan perkebunan. "Diubah menjadi kebun kopi dan jagung," kata dia. Padahal seharusnya lahan tersebut ditanami dengan tumbuhan berakar kuat. Belum lagi masalah pembalakan liar. Menurut dia, lahan hutan di kawasan Jatim menyusut 80 persen dari 24 ribu hektare hanya tersisa 18 ribu hektare. Dampaknya kawasan resapan air semakin kecil, sehingga tanah mudah tergerus saat intensitas hujan tinggi.

Wakil Bupati Jember Chusen Andalas, tidak menampik fakta ada hutan gundul. Tapi, menurut Chusen, banjir yang terjadi di kaki Gunung Argopuro itu lebih disebabkan tersumbatnya aliran sungai oleh pepohonan berusia tua. Masyarakat setempat juga dinilai Chusen "berpartisipasi" sebagai pemicu banjir lantaran kurang memperhatikan lingkungan saat membuka lahan untuk berkebun.

Menteri Kehutanan M.S Kaban yang ikut berdialog menilai, banjir di Jember akibat kawah-kawah di bukit tak mampu menampung air hujan. "Persis seperti kejadian di Bahorok [Sumatra Utara]," kata Kaban [baca: Korban Tewas Banjir Bahorok Mencapai 69 Orang].

Meski begitu, Kaban juga menyayangkan ada aktivitas di kawasan Gunung Argopuro yang selama ini merupakan hutan lindung. "Namun, pemerintah sulit mengintervesi pengelola tanah yang punya hak guna tanah atau sertifikat hak milik," ujar Menhut. Alhasil, permukiman yang merambah sampai ke lereng gunung pun terpaksa dibiarkan.

Untuk memulihkan hutan di Pulau Jawa yang kondisinya tergolong "kanker stadium empat", Kaban berjanji menertibkan peruntukan hutan. "Tutupan hutan [di Jawa] hanya tinggal 18 persen dari angka normal 30 persen," ujar dia. Dephut pun akan merehabilitasi hutan, merelokasi perumahan, dan membasmi para pembalak. Sedangkan permintaan pembuatan program early warning system (sistem peringatan dini) seperti untuk Tsunami, mengingat masih ada 32 titik rawan bencana di Jawa Timur, dianggap Kaban tidak mutlak perlu. "Yang penting sinergi untuk menumbuhkan kehati-hatian masyarakat akan fenomena alam," ujar dia.(KEN)