Menurut Catur Laswanto, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol DKI Jakarta, pihaknya akan menerapkan kebijakan ini mulai dari instansi pemerintah dan swasta. Selanjutnya diterapkan pada ruang publik. Bahkan Pemprov DKI akan menindak tegas bila pemilik bangunan tak menyediakan tempat bagi perokok. "Ya sangsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khan macem-macem. Ada yang mulai teguran lisan, teguran tertulis, dan sampai sanksi yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai disiplin pegawai," tutur Catur Laswanto di Jakarta, Senin (12/12).
Sebenarnya Pemprov DKI telah memberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Namun sejauh ini peraturan tak terlalu berdampak. Malah orang masih leluasa mengisap rokok di kawasan Balai Kota, tempat Gubernur DKI Sutiyoso berkantor. Padahal di tempat ini sudah disediakan dua tempat merokok.
Sementara itu di Gedung MPR/DPR, Jakarta, diadakan seminar "Bahaya Merokok". Pertemuan membahas keengganan pemerintah menandatangani ratifikasi penanggulangan masalah tembakau yang digagas anggota Badan Kesehatan Dunia (WHO). Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menduga, hal ini karena pemerintah mendapat tekanan besar dari pengusaha rokok [baca: Keengganan Meratifikasi Masalah Tembakau Dibahas].(MAK/Mikotoro dan Mohammad Guntur)
Advertisement