Liputan6.com, Jakarta: Kekhawatiran sejumlah kalangan dengan rencana studi banding anggota Badan Legislasi DPR ke beberapa negara, termasuk Belanda, mungkin menjadi kenyataan. Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Belanda menyebutkan, kegiatan mereka tak efektif. Salah satu bukti, sejumlah anggota Dewan terlihat berbelanja barang-barang merek terkenal seperti Gucci dan Bally. Informasi ini diterima SCTV di Jakarta, Jumat (29/7).
PPI melampiri kabar ini dengan sejumlah foto saat anggota DPR berada di lobi Hotel Radisson SAS Amsterdam Airport. Foto tersebut diambil pada Kamis kemarin. Tampak jelas di foto itu, sejumlah anggota Dewan menenteng tas belanjaan merek terkenal.
Anggota Dewan yang mengikuti studi banding ini antara lain, Nursyahbani Katjasungkana dari Partai Kebangkitan Bangsa, Pataniari Siahaan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Andi Mattalatta, dan Yahya Zaini (Partai Golongan Karya), Agus Tjondro Prayitno dan Maiyasyak Johan (Partai Persatuan Pembangunan), Ishaq Saleh (Partai Amanat Nasional), serta Yusuf Fanie Andin Kasim dari (Partai Bintang Reformasi).
Sejauh ini, belum ada konfirmasi dari para anggota Badan Legislasi DPR itu karena selama di Belanda, telepon seluler mereka tidak aktif. Tanpa bermaksud menuduh, jika yang diungkapkan para pelajar di Belanda itu benar, patut disayangkan. Kegiatan DPR yang berbiaya mencapai ratusan juta rupiah ini tidak efektif dan di tengah kesulitan keuangan yang dihadapi baik negara maupun rakyat Indonesia.
Pandangan miring seputar studi banding para wakil rakyat itu memang sudah santer terdengar sejak rencana hingga keberatan mereka. Seakan tutup kuping dengan semua kritik, para anggota Dewan terbang juga pada Ahad silam. Mereka berkilah, studi banding dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas undang-undang Indonesia [baca: Anggota DPR Melancong Juga ke AS].
Studi banding yang berlangsung sejak 24 hingga 31 Juli itu bukan saja menuai kritik dari dalam negeri. Ketika berada di negara tujuan pun, program ini sempat diboikot oleh PPI di Prancis. Sikap kritis para pelajar ini mungkin tak bisa disalahkan. Namun program studi banding ke mancanegara, apalagi bertujuan menangguk ilmu dan pengalaman guna memperbaiki sistem undang-undang Indonesia, juga tidak salah. Tetapi ketika program itu dilaksanakan di tengah kondisi negeri sedang dilanda berbagai krisis, wajar jika muncul kritik dan kecaman.(YAN/Tim Liputan 6 SCTV)
PPI melampiri kabar ini dengan sejumlah foto saat anggota DPR berada di lobi Hotel Radisson SAS Amsterdam Airport. Foto tersebut diambil pada Kamis kemarin. Tampak jelas di foto itu, sejumlah anggota Dewan menenteng tas belanjaan merek terkenal.
Anggota Dewan yang mengikuti studi banding ini antara lain, Nursyahbani Katjasungkana dari Partai Kebangkitan Bangsa, Pataniari Siahaan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Andi Mattalatta, dan Yahya Zaini (Partai Golongan Karya), Agus Tjondro Prayitno dan Maiyasyak Johan (Partai Persatuan Pembangunan), Ishaq Saleh (Partai Amanat Nasional), serta Yusuf Fanie Andin Kasim dari (Partai Bintang Reformasi).
Sejauh ini, belum ada konfirmasi dari para anggota Badan Legislasi DPR itu karena selama di Belanda, telepon seluler mereka tidak aktif. Tanpa bermaksud menuduh, jika yang diungkapkan para pelajar di Belanda itu benar, patut disayangkan. Kegiatan DPR yang berbiaya mencapai ratusan juta rupiah ini tidak efektif dan di tengah kesulitan keuangan yang dihadapi baik negara maupun rakyat Indonesia.
Pandangan miring seputar studi banding para wakil rakyat itu memang sudah santer terdengar sejak rencana hingga keberatan mereka. Seakan tutup kuping dengan semua kritik, para anggota Dewan terbang juga pada Ahad silam. Mereka berkilah, studi banding dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas undang-undang Indonesia [baca: Anggota DPR Melancong Juga ke AS].
Studi banding yang berlangsung sejak 24 hingga 31 Juli itu bukan saja menuai kritik dari dalam negeri. Ketika berada di negara tujuan pun, program ini sempat diboikot oleh PPI di Prancis. Sikap kritis para pelajar ini mungkin tak bisa disalahkan. Namun program studi banding ke mancanegara, apalagi bertujuan menangguk ilmu dan pengalaman guna memperbaiki sistem undang-undang Indonesia, juga tidak salah. Tetapi ketika program itu dilaksanakan di tengah kondisi negeri sedang dilanda berbagai krisis, wajar jika muncul kritik dan kecaman.(YAN/Tim Liputan 6 SCTV)