PANDI Ajak Pelaku Industri Internet Gaungkan Indonesia Berdaulat Digital

Liputan6.com, Jakarta Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) akan kembali menggelar PANDI Meeting bertema ‘Indonesia Berdaulat Digital’ pada 16-17 Mei 2024 di hotel The Ritz-Carlton, Jakarta.

Dalam hal ini PANDI mengajak seluruh pihak dalam industri dan tata kelola internet di Indonesia untuk berkontribusi dan berpartisipasi.

Konferensi Indonesia Berdaulat Digital bertujuan untuk memajukan diskursus dan komitmen pemerintah, industri, dan masyarakat Indonesia dalam memperkuat ekosistem internet Indonesia.

Hasil dari konferensi ini akan dikristalisasi menjadi masukan bagi pemerintah terkait kebijakan data, infrastruktur, teknologi, keamanan, dan mencakup pula pembahasan hangat terkait hilirisasi digital.

Acara yang akan berlangsung selama dua hari tersebut terdiri atas rangkaian seminar, talk show, FGD, policy meeting, dan akan ditutup dengan Rapat Umum Anggota PANDI pada 18 Mei 2024.

Ketua PANDI, John Sihar Simanjuntak, menekankan pentingnya kerja sama antar instansi dan institusi untuk mewujudkan Indonesia Berdaulat Digital.

“PANDI sebagai Registri Nama Domain .id memiliki perhatian terhadap upaya mewujudkan kedaulatan Indonesia, misalnya dalam konteks penatakelolaan .id sebagai demarkasi wilayah Indonesia di internet,” ujarnya, dikutip Sabtu (6/4/2024).

John mengungkapkan beberapa negara lain seperti Belanda, Australia, dan Malaysia memberikan dukungan penuh kepada nama domain berkode negara masing-masing sehingga warga negaranya lebih terlindungi daripada menggunakan nama domain lain.

2 dari 3 halaman

Identitas Digital Andal Sangat Krusial Bagi Indonesia

John juga mengingatkan bahwa pembangunan identitas digital yang andal juga sangat krusial bagi Indonesia yang berdaulat secara digital.

Oleh karenanya, PANDI juga tengah merancang Identitas digital berbasis Blockchain bekerjasama dengan instansi pemerintahan terkait.

Selaras dengan hal tersebut, Pendiri DNET Sylvia Sumarlin mengungkapkan pandangannya terkait tantangan teknologi yang akan dihadapi dalam penegakan hukum.

“Sekarang ini sudah ada chipset yang berbeda dari yang kita kenal secara umum. Chipset ini sudah tidak lagi berbentuk fisik tapi tertanam sebagai Artificial Intelligence (AI) yang akan mempersulit pengidentifikasian digital,” tuturnya.

Sementara Sarwoto selaku Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), menambahkan terkait pentingnya sosialisasi atas diskursus yang berkembang dalam konteks teknologi, kebijakan dan penegakan hokum.

“Tujuannya agar literasi masyarakat juga meningkat setara dengan kemajuan yang ada,” imbuhnya.

3 dari 3 halaman