APJII: Pendaftaran PSE Lingkup Privat untuk Kedaulatan NKRI

Agar publik tak menganggap sanksi administratif yang diberlakukan tebang pilih, APJII meminta Kominfo terus melakukan pemblokiran konten-konten internet yang melanggar hukum, seperti perjudian dan pornografi.

"APJII mengerti saat ini masih banyak konten yang melanggar hukum yang masih bisa diakses menggunakan VPN. Tentunya ini adalah tantangan, namun yang terpenting semua PSE Lingkup Privat harus comply dengan regulasi", pinta Arif.

Agar kedaulatan siber di Indonesia dapat terjaga dengan baik, ia menyebut seluruh anggota APJII siap membantu dan mendukung upaya pemerintah melalui Kominfo untuk menerapkan regulasi yang ada.

"APJII siap menjadi garda terdepan dalam penegakan regulasi yang dikeluarkan pemerintah melalui Kominfo. Sebagai bangsa yang besar, seluruh komponen masyarakat Indonesia harus mendukung tegaknya regulasi, termasuk regulasi sektor telekomunikasi dan informatika," Arif memungkaskan.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Sebelumnya, Kementerian Kominfo memutus akses (blokir) 15 sistem elektronik alias platform digital milik 6 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang diduga memfasilitasi kegiatan judi online.

"Kami telah melakukan pemutusan akses terhadap 15 sistem elektronik yang mengandung unsur perjudian pada hari Selasa 2 Agustus 2022," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, dalam keterangan Kominfo, Selasa (2/8/2022).

Adapun ke-15 game judi online yang diblokir Kominfo adalah:

1. Domino Qiu Qiu

2. Topfun

3. Pop Domino

4. MVP Domino

5. Pop Poker

6. Let’s Domino Gaple QiuQiu Poker Game Online

7. Steve Domino QiuQiu Poker Slots Game Online

8. Higgs Slot Domino Gaple QiuQiu

9. Ludo Dream

10. Domino QiuQiu 99 Boyaa QQ KIU

11. Domino Gaple Boya QiuQiu Capsa

12. Poker Texas Boyaa

13. Poker Pro.id

14. Pop Big2

15. Pop Gaple

Johnny G. Plate menyebut, karena konsistensi Kominfo mengatasi konten perjudian online, Kementeriannya telah memutus akses atas lebih dari 500 ribu konten judi di internet.

"Kementerian Kominfo selama ini konsisten melakukan pemutusan akses terhadap konten perjudian. Sejauh ini kami telah memblokir 534.183 konten judi yang ditemukan dalam situs internet sejak tahun 2018," kata Johnny.

Johnny melanjutkan, hal tersebut memperlihatkan komitmen Kominfo dalam memberantas judi online.

Ia pun mengimbau masyarakat agar dapat memahami bahwa PSE yang melakukan kegiatan judi online melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 96 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, PSE yang menyelenggarakan layanan internet dengan unsur perjudian online tidak diizinkan beroperasi di Indonesia.

“Pemerintah mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama memerangi judi online yang tentunya akan merugikan masyarakat,” kata Johnny.