Sukses

Lantik Kepala BSSN, Bukti Komitmen Presiden Atasi Serangan Siber

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Mayjen TNI Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sebelumnya, Djoko merupakan Kepala Lembaga Sandi Negara.

Untuk informasi, BSSN bukan merupakan lembaga baru, melainkan revitalisasi dari Lembaga Sandi Negara dengan tambahan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha menyambut baik terpilihnya Kepala BSSN pertama ini. Menurutnya, sudah semestinya Presiden memastikan keberlangsungan lembaga keamanan siber ini.

"2018 merupakan tahun berat untuk melawan ancaman siber dalam berbagai bentuk. Harapannya, BSSN dengan segala wewenang dan fungsinya bisa menjalankan tugas untuk mengawal dan mengamankan wilayah siber Tanah Air," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (3/1/2018).

Data ID-SIRTII mencatat, dari Januari hingga November 2017 tercatat sebanyak 205.502.159 serangan siber terjadi di Indonesia. Padahal, tahun sebelumnya hanya ada 135.672.948, sehingga terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan. 

"Serangan siber di 2018 bervariasi, belum lagi maraknya hate speech nanti karena kontestasi pilkada di seluruh tanah air. BSSN bisa mengambil peran guna mencegah hal-hal negatif terjadi ke depan," ujar chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.

Di samping itu, terpilihnya Mayjen Djoko Setiadi, menurut Pratama, merupakan langkah positif. Alasannya, ia memiliki pengalaman lama sebagai Kepala Lembaga Sandi Negara yang membuatnya tak asing membangun lembaga negara yang bertanggung jawab soal wilayah siber Tanah Air.

"Sekarang tinggal bagaimana memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, baik Lembaga Sandi Negara maupun Dirjen Aptika Kominfo mempunyai SDM yang mumpuni. Tidak perlu waktu lama untuk langsung melakukan aksi segera," tuturnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, BSSN diharapkan mampu mengoordinasikan lembaga negara lain yang lebih dulu membangun sumber daya manusia dan prasarana terkait keamanan siber. Dengan demikian, tak ada tumpang tindih.

"Dengan berjalanannya BSSN, kini Indonesia sudah lengkap semua perangkat yang bertanggung jawab di wilayah siber. Kita tunggu semoga semua bisa berjalan baik, sekaligus menjadi pengayom masyarakat di wilayah siber," ucapnya.

2 dari 3 halaman

Djoko Setiadi Resmi Menjadi Kepala BSSN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Mayor Jendral TNI Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara, Jakarta. Djoko dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/P Tahun 2017.

BSSN sendiri merupakan lembaga teknis nonkementerian yang dibentuk pada 2017 berdasarkan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017 yang ditandatangani 19 Mei 2017. Sebelumnya, lembaga ini bertanggung jawab pada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Namun untuk mengantisipasi perkembangan dunia siber, pemerintah melakukan perubahan untuk menguatkan peran dan fungsi BSSN. Perubahan itu ada dalam Perpres No 133/2017, sehingga kini posisi BSSN berada langsung di bawah Presiden atau setingkat kementerian.

Presiden Jokowi menuturkan BSSN merupakan badan yang sangat penting dan diperlukan negara, terutama untuk mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya sangat cepat.

"Karena itu, diperlukan perubahan dalam rangka penguatan peran dan fungsi BSSN ke depannya," kata Presiden Jokowi dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Rabu (3/1/2018).

Lembaga ini bertugas mendeteksi dan mencegah kejahatan siber dengan menjaga keamanan secara efektif dan efisien. Nantinya, BSSN akan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

3 dari 3 halaman

Pesan Kepala BSSN Djoko Setiadi

Bersamaan dengan pelantikanya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi berpesan pada penyebar hoax agar menghentikan aksi mereka.

"Kita akan ingatkan kepada pelaku hoax untuk berhenti, tidak dilanjutkan. Kalau memang nanti semakin menjadi-jadi, nanti ada aturan yang akan ditentukan," kata Djoko di Istana Negara.

Hal ini dilakukan berkaitan dengan fokus kerja BSSN di tahun politik yang dimulai dari 2018, yakni mengondisikan agar suasana di area siber betul-betul tenang dan aman.

Dengan demikian, pesta demokrasi bisa berjalan dengan sehat dan baik, sehingga akan menghasilkan pilihan yang lebih baik.

Lebih lanjut, Djoko juga menyebut, BSSN akan bersinergi dengan beberapa instansi yang juga memiliki satuan siber, antara lain adalah Polri dan BIN.

"Semuanya akan kita gandeng. Apabila sinergitas ini maksimal, saya yakin kemampuan kita akan hebat. Nanti koordinasi di BSSN. Kita akan berdayakan semua semaksimal mungkin sehingga, ibarat sapu lidi kalau kita gabungkan akan kuat sekali," tuturnya.

(Dam/Cas)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Artikel Selanjutnya
Ransomware Merajalela, Pemerintah Perlu Edukasi dengan 3 Cara Ini
Artikel Selanjutnya
Ini Ramalan Pergerakan Terorisme di Tahun 2018, Indonesia?