Berita Rudi Erawan Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Selain pidana penjara, Bupati Nonaktif Halmahera Timur juga harus membayar denda Rp 250 juta atau diganti pidana kurungan 6 bulan.

Pendapatan Naik Tipis, Laba Telkom Indonesia Susut 2,86% pada Kuartal I 2024
Sukses di Vietnam, VinFast Terapkan Layanan Langganan Baterai di Indonesia
Telah dibaca 0 kali
Erupsi Gunung Ruang, Pegawai Lapas Tagulandang dan Napi Dievakuasi ke Minahasa Utara
Telah dibaca 0 kali
Pertemuan Megawati-Prabowo, Sekjen Gerindra Sebut Jadwal Sedang Disusun
Telah dibaca 0 kali
Live Report Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia vs Australia: Garuda Muda Menjaga Asa
Telah dibaca 77 kali
Anies Baswedan Poca Date Saat Terima Kerajinan Perca Batik Bali Sarat Makna Karya Seniman Lokal
Telah dibaca 0 kali
Mimpi Diselingkuhi, Mungkinkah Pertanda Masalah Dalam Hubungan?
Telah dibaca 0 kali
Meta Bakal Bikin Aturan Terkait Foto Vulgar yang Dihasilkan oleh AI
Telah dibaca 0 kali
Kylian Mbappe Ungkap Makna Kesuksesan PSG Capai Semifinal Liga Champions
Telah dibaca 0 kali
Perayaan Idulfitri Telah Usai, Bagaimana Stok Beras di Gudang Bulog Sulut Gorontalo?
Telah dibaca 0 kali
Daftar Terbaru 10 Miliarder Korea Selatan 2024, Siapa Paling Atas?
Telah dibaca 0 kali
Atalarik Syah Tolak Negosiasi dengan Tsania Marwa, Persyaratan Maaf Demi Temui Anak Jadi Sorotan
Telah dibaca 0 kali
6 Tulisan Promosi Orang Jualan Buah Ini Bikin Pembeli Salah Fokus
Telah dibaca 0 kali
Kota Ini Tidak Terima Bayar Parkir Pakai Uang Tunai Lagi Mulai 1 Juli 2024
Telah dibaca 7 kali
Pemerintah Segera Bentuk Satgas Terpadu Berantas Judi Online
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Bupati Halmahera Timur nonaktif, Rudi Erawan bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/8). Rudi merupakan terdakwa kasus suap proyek Kementerian PUPR tahun 2016. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bupati Halmahera Timur nonaktif, Rudi Erawan saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/8). Rudi merupakan terdakwa kasus suap proyek Kementerian PUPR tahun 2016. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bupati KPK

Tersangka Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan (tengah) bersama Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan (dua kiri) dan Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi (dua kanan) tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/8). (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Tersangka Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan (tengah) bersama Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan (belakang kanan) dan Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi (kanan) tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/8). (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Bupati Halmahera Timur nonaktif, Rudi Erawan bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/8). Rudi merupakan terdakwa kasus suap proyek Kementerian PUPR tahun 2016. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terdakwa suap proyek Kementerian PUPR tahun 2016, Rudi Erawan saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/8). Sidang mendengar keterangan saksi ahli meringankan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bupati Halmahera Timur nonaktif, Rudi Erawan saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/8). Rudi merupakan terdakwa kasus suap proyek Kementerian PUPR tahun 2016. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan (kanan) dan pengacara HM Saifudin usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Jumat (11/5). Rudi Erawan diperiksa terkait suap senilai Rp 6,3 M proyek Kementerian PUPR tahun 2016. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan (kiri) dan pengacara HM Saifudin usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Jumat (11/5). Saifudin menandatangani berkas P21 suap penanganan perkara di PN Klas IA Khusus Tangerang. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan (dua kiri) dan pengacara HM Saifudin usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Jumat (11/5). Rudi Erawan diperiksa terkait suap senilai Rp 6,3 M proyek Kementerian PUPR tahun 2016. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan (kiri) dan Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra (kanan) tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/3). Kedua tersangka menjalani pemeriksaan lanjutan terkait suap. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Dua tersangka Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan (kiri) dan Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra (kanan) menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/3). (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Wali Kota Kendari nonaktif Adriatma Dwi Putra tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/3). Adriatma diperiksa sebagai tersangka terkait suap proyek pengadaan barang dan jasa tahun 2017-2018. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Tersangka Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan mengenakan rompi oranye usai menjani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/2). Rudi menjalani pemeriksaan perdana pascaditahan KPK. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Tersangka Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan usai menjani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/2). KPK menahan Rudi Erawan selama 20 hari sejak 12 Februari 2018. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ekspresi Bupati Halmahera Timur nonaktif Rudi Erawan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/2). Rudi merupakan tersangka ke-11 kasus dugaan korupsi proyek pengerjaan jalan di Maluku dan Maluku Utara. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ilustrasi Korupsi (Liputan6.com/Andri Wiranuari)