Cornelis ialah seorang Gubernur Kalimantan Barat yang menjabat sejak tahun 2008. Ia lahir di Sanggau, Kalimantan Barat pada 27 Juli 1953. Cornelis memenangkan Pilkada Gubernur Kalimantan Barat pada 15 November 2007 dan dilantik oleh Mendagri Mardiyanto pada 14 Januari 2008. Pada pemilihan Gubernur periode selanjutnya (2013-2018), Cornelis masih bersama wakilnya terpilih kembali sebagai Gubernur Kalimantan Barat. Cornelis juga sempat menjabat sebagai ketua DPD PDI Perjuangan untuk Provinsi Kalimantan Barat dan Ketua Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Kalimantan Barat. Cornelis memulai karir pemerintahannya sebagai staf di kantor Camat Mando, Camat Menyuke (Darit), kemudian menjabat sebagai Bupati Landak untuk dua periode, yakni masa jabatan 2001-2006 dan 2006-2008.

Gubernur Kalbar Minta Pangkalan Militer Seperti San Diego

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Cornelis meminta pemerintah pusat memberikan perlindungan lebih untuk Kalimantan Barat mengingat jadi salah satu wilayah perbatasan Indonesia. Ia pun meminta pemerintah pusat membangun pangkalan militer di Paloh seperti pangkalan militer San Diego, Amerika Serikat (AS). Cornelis menyampaikan hal itu saat menghadiri acara konsultasi masalah pembangunan di Kementerian Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yang ditulis Selasa (12/5/2015). "Minimal bikin pangkalan militer seperti di San Diego," ujar dia. Cornelis menambahkan, Kalimantan Barat memiliki letak strategis membuat rawan konflik antar wilayah perbatasan. Karena itu, pembangunan pangkalan militer sebagai pengamanan wilayah dalam jangka panjang.

Permukiman Gafatar Dibakar, Gubernur Kalbar Mengaku Lalai

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengakui jajarannya di tingkatan pemerintahan kabupaten lalai, dan kurang mengawasi masuknya ratusan anggota Gafatar di wilayahnya.

Akibat kelalaian tersebut, sejumlah warga melakukan protes. Mereka mengusir anggota Gafatar di Desa Moton, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. "Mereka tidak diserang, mereka masuk ke Kalbar. Jadi masyarakat sebenarnya sudah peringatkan, tapi kontrol Pemda dari bawah juga lalai. Setelah begini, baru semua teriak," ujar dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (20/1/2016). Cornelis menjelaskan, jajaran di tingkatan provinsi sudah memberi peringatan dan mewanti-wanti agar mendata seluruh warga yang masuk ke wilayahnya. Namun, perintah itu tidak diindahkan pemerintah di tingkatan kabupaten.