Sukses

KPU: Partisipasi Warga Jatim pada Pemilu 2024 Capai 83,64 Persen

Komisioner KPU Jawa Timur Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) Nur Salam menyatakan, partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024, berada di atas 80 persen.

Liputan6.com, Surabaya - Komisioner KPU Jawa Timur Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) Nur Salam menyatakan, partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024, berada di atas 80 persen.

Berdasarkan hasil pantauan dari akun Instagram milik KPU Jawa Timur, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWP) mencapai 84,51 persen, DPD 84,28 persen, DPR RI 84,15 persen, dan DPRD Provinsi Jawa Timur 81,61 persen.

"Tentunya ini bukan hanya peran KPU, tetapi semua pihak yang telah mendorong masyarakat menggunakan hak konstitusinya di dalam pemilu," kata Nur Salam, Rabu (20/3/2024).

Mengacu pada penghitungan keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat di tahun 2024, maka rata-rata persentasenya mencapai 83,64 persen.

Jumlah itu lebih tinggi ketimbang angka partisipasi masyarakat di Jawa Timur pada Pemilu 2019 yang mencapai 82,35 persen.

Nur Salam menyebut tingginya angka partisipasi masyarakat di Pemilu 2024 dikarenakan sejumlah variabel, seperti pendidikan pemilih dan tingkat sosialisasi dengan menyesuaikan pada segmen pemilih.

"Jadi kalau kegiatan sosialisasi terbagi dua, yakni tatap muka dan publikasi melalui media sosial KPU Jawa Timur, itu yang menjadi strategi kami menyapa pemilih," ucap Nur Salam.

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan cara menggelar acara nonton bareng film berjudul "Kejarlah Janji" di lingkungan universitas, sekolah, hingga pondok pesantren.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Genjot Sosialisasi

Sementara, KPU Jawa Timur berkomitmen menggenjot pola sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai langkah persiapan menyongsong pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan mengedepankan pendekatan yang menyesuaikan pada kultur masing-masing daerah.

"Penguasaan teritorial untuk sosialisasi itu sudah kami miliki perangkatnya, tinggal format sosialisasinya. Paling utama mendekatkan di lapangan atau di tingkat masyarakat," kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.