Reses DPRD Malang Bareng Masa Kampanye, MCW Temukan Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Negara

Liputan6.com, Malang - DPRD Kota Malang menggelar reses pada Februari ini, berbarengan masa kampanye Pemilu 2024. Legislator mengklaim tak memanfaatkan momen itu untuk kampanye calon anggota legislatif maupun calon presiden dan calon wakil presiden.

Namun, Malang Corruption Watch (MCW) menyoroti reses anggota DPRD Kota Malang di masa kampanye Pemilu 2024 itu. Sebab kegiatan anggota dewan di daerah pemilihannya dengan biaya negara itu rentan disalahgunakan. Ada sejumlah dugaan pelanggaran.

Koordinator Badan Pekerja MCW Ahmad Adi Susilo mengatakan, agenda reses dewan itu jadi ajang kampanye terselubung Pemilu 2024. Bahkan ada legislator secara gamblang memajang foto dirinya yang maju lagi sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilu 2024.   

"Tim kami turun ke lapangan dan menemukan ada beberapa acara reses diduga menyalahgunakan fasilitas negara," kata Adi, Rabu, 7 Februari 2024.

Ada dugaan pula legislator berjanji memasukkan aspirasi warga menjadi pokok-pokok pikiran (pokir) sebagai program dalam APBD. Itu semua terencana, kampanye terselubung untuk menarik masyarakat.

Adi menambahkan, tim MCW terus memantau di lapangan. Berbagai temuan dugaan pelanggaran aturan kampanye itu akan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang.

"Kami juga jadi bagian lembaga pemantau pemilu yang terdaftar di Bawaslu. Detil data pelanggarannya terus kami kumpulkan," ucap dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengatakan legislatif sudah berkoordinasi dengan Bawaslu terkait pelaksanaan reses di masa kampanye Pemilu 2024.

“Kami hanya melaksanakan fungsi kedewanan tanpa atribut partai politik, atribut capres dan cawapres. Ini murni serap aspirasi untuk penyusunan APBD 2025,” kata Made.

Bawaslu akan mengawasi lewat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di setiap pelaksanaan reses. Jika nanti terbukti ada legislator yang memanfaatkan momen itu untuk berkampanye maka jadi temuan pelanggaran kampanye dan ditindak oleh Bawaslu.

“Karena kami sudah minta pendampingan, maka pelanggaran jadi ranah Bawaslu,” ujar dia.