Warga Menolak Ratusan Pengungsi Rohingya yang Kembali Mendarat di Aceh

Liputan6.com, Aceh - Sekitar 315 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Aceh melalui pesisir Blang Raya Kabupaten Pidie, dan pantai Blang Ulam Kabupaten Aceh Besar, pada Minggu 10 Desember 2023.

"Iya ada dua kapal Rohingya, satu di daerah Blang Raya, satu lagi di kawasan pantai Blang Ulam Aceh Besar," kata Panglima Laot Aceh Miftach Tjut Adek, dikutip dari Antara, Senin (11/12/2023).

Miftach menyampaikan para imigran Rohingya di Pidie mendarat Minggu sekitar 03.30 WIB dan di Aceh Besar sekira pukul 5.30 WIB.

Kedatangan pengungsi Rohingya di Pidie tersebut sempat mendapat penolakan dari warga setempat, tetapi kemudian mereka terus kembali hingga akhirnya berhasil mendarat.

Kapolsek Muara Tiga Kabupaten Pidie Ipda Efendi mencatat jumlah keseluruhan para etnis Rohingya yang mendarat di sana sekitar 180 orang.

“Jumlah perempuan lebih dominan yaitu sebanyak 74 orang, sementara laki-laki 53 orang, anak laki-laki 26 orang dan 27 orang anak perempuan," kata Efendi.

Sedangkan di Aceh Besar, Kapolsek Krueng Raya Aceh Rolly Yuiza Away menyampaikan bahwa imigran Rohingya yang mendarat di sana sekitar 135 orang, dan belum dapat rincian dari jumlah pengungsi tersebut.

Posisi pengungsi tersebut, kata Rolly, dengan kapal yang ditumpangi jaraknya cukup jauh sekitar satu kilometer, dan mereka turun berjalan kaki hingga ke tempat yang disinggahi saat ini.

"Anggota baru menemukan kapal, dan lokasinya jauh sekitar satu kilometer. Mereka berjalan kaki," ujar Rolly.

Kedatangan pengungsi Rohingya pada hari ini merupakan gelombang ke-9 ke Aceh sejak November 2023. Titik yang didatangi imigran tersebut yakni di Kabupaten Pidie terjadi empat gelombang, Bireuen dan Aceh Timur masing-masing satu gelombang, Kota Sabang dua gelombang dan terakhir di Aceh Besar satu gelombang.

Ratusan imigran Rohingya yang menghuni penampungan Mina Raya, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, khawatir diusir paksa warga. Padahal para pengungsi ini sudah nyaman berada di Indonesia.

2 dari 3 halaman

Butuh Penampungan yang Layak

Lembaga PBB untuk penanganan pengungsi atau UNHCR menyatakan ada sekitar 700 pengungsi Rohingya yang sudah masuk Indonesia dan kini berada di Provinsi Aceh, memerlukan tempat penampungan yang layak.

"Ada sekitar 700 orang pengungsi Rohingya dari 1.684 yang sudah masuk selama 2023 di Aceh, memerlukan tempat penampungan karena hingga kini mereka masih tinggal di pinggir pantai, kebun kelapa, dan tenda kecil," kata Ann Maymann, perwakilan UNHCR di Indonesia, Minggu.

Ia mengatakan beberapa lokasi pengungsi yang belum memiliki penampungan (shelter) yang layak di antaranya ada di Kota Sabang, Pidie, dan juga yang baru saja mendarat di Aceh Besar. Menurut dia, ada beberapa lokasi yang dinilai UNHCR layak untuk pengungsi. Namun, hal itu perlu mendapat persetujuan dari pemerintah lokal.

"Karena itu kami akan duduk bersama dengan pemerintah dan masyarakat lokal untuk mencari solusi bersama," katanya.

3 dari 3 halaman

Ada Dugaan TPPO

Jokowi Perintahkan Mahfud Md Selesaikan Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh — Presiden Jokowi memerintahkan Menko Polhukam Mahfud Md untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya di Aceh. Hal itu disampaikan Jokowi saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin 4 Desember 2023. (Merdeka.com)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut adanya dugaan kuat keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam arus pengungsi Rohingya di Indonesia.

"Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh," kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers tentang pengungsi Rohingya di Indonesia yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Jumat 8 Desember 2023.

Presiden memerintahkan otoritas berwenang untuk menindak tegas pelaku TPPO. Selain itu, Jokowi juga mengarahkan agar bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.

Pemerintah Indonesia juga mengagendakan pembahasan solusi tersebut dengan Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) yang memiliki tanggung jawab atas masalah pengungsian.

"Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini," katanya.