Pengamat: Program Dana Hibah di Jatim Masuk Kategori Buruk, Perlu Dihentikan Dulu

Liputan6.com, Surabaya - Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam menyatakan, reputasi Jatim dalam mengelola dana hibah masuk kategori buruk.

“Ditambal sana, kena sini begitu sebaliknya. Dan semua bermula dari zona gelap (dana hibah) itu,” ujarnya, di Surabaya, Rabu (8/3/2023).

Surokim mengaku setuju dengan adanya perbaikan pengelolaan dana hibah. Sembari itu, dana hibah perlu di-off-kan minimal dua sampai tiga tahun kedepan. Pasalnya, dana hibah akan menjadi zona gelap bagi pengusul, penyalur hingga penerimanya kalau sepanjang aksesnya tidak terbuka dan transparan.

“Nah, untul menyiapkan itu, ada dua reformasi. Pertama reformasi struktur, kedua reformasi kultur. Reformasi kultur itu kan berkaitan dengan integritas. Dan yang perlu dipercepat adalah reformasi struktural melalui regulasi itu,” ucapnya.

Regulasi tersebut, lanjut Surokim, cara yang paling cepat yakni melalui perubahan teknologi informasi dan komunikasi. “Jadi semua program itu dimasukkan kepada sistem informasi yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Sekaligus pengawasan dari masyarakat juga jalan,” ujarnya.

Kedua, kata Surokim, perlu adanya tenaga independen untuk mengawasi alur dana hibah. “Agar ada gregetnya. Melalui 2 strategi transparansi melalui IT dan kedua penguatan kapasitas pengawasan independen rasanya masih tetap ada gunanya dana hibah ini,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPW PPP Jatim, Mujahid Ansori yang meminta program dana bantuan sosial (Bansos) berupa dana hibah dihapuskan di Jatim. Menurutnya, pola dana hibah yang pernah diterapkan di Jatim, sama-sama bermasalah.

"Saya sebagai orang PPP saya lebih baik hibah dihapus. Kita tolak bersama-sama karena faktanya di lapangan banyak masalah," ujarnya.