Terindikasi Judi Online, 518 Rekening ASN Pemkot Sukabumi Diperiksa

Liputan6.com, Jakarta - Inspektorat Kota Sukabumi tengah mengusut 518 rekening Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi. Penelusuran dilakukan setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas judi online.

Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Sukabumi Agus Ramdan Darojatun mengatakan pihaknya masih melakukan verifikasi terhadap pemilik dan aktivitas transaksi pada rekening-rekening tersebut.

"Totalnya dari PPATK ada 518, tapi kita harus klarifikasi dulu semuanya, apakah benar yang bersangkutan memang judi online atau ada beberapa rekening yang dipakai orang lain," kata Agus, Selasa (1/9/2026).

Berdasarkan laporan awal PPATK, rekening yang masuk dalam penelusuran tersebut didominasi pegawai dengan tingkat eselon IV. Sementara itu, Inspektorat memastikan tidak menemukan nama pejabat setingkat kepala dinas maupun kepala bidang dalam daftar tersebut.

"Kalau setingkat eselon II Kepala Dinas dan III Kabid itu tidak ada. Tapi kalau setingkat eselon IV ada," jelas Agus.

Untuk mendalami temuan tersebut, Inspektorat mulai memanggil pegawai yang namanya tercantum dalam laporan sejak awal pekan. Mereka dimintai keterangan secara langsung terkait transaksi yang ditemukan.

"Sudah dilakukan pemanggilan dari kemarin untuk dilakukan clarified," kata dia.

Agus memperkirakan proses pemeriksaan berlangsung sekitar satu bulan. Lamanya proses tersebut dipengaruhi jumlah rekening yang harus diverifikasi serta keterbatasan personel dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Kalau misalnya sehari kita 20, sudah harus 25 hari kerja. Jadi kemungkinan ini memakan waktu sebulan," tuturnya.

Apabila pemeriksaan membuktikan adanya ASN yang melakukan pelanggaran, Inspektorat akan menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan Pemkot Sukabumi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan disiplin.

"Kita akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk, kalau yang melanggar, dilakukan tindakan disiplin," tambahnya.

Namun, Inspektorat belum menentukan jenis maupun tingkat sanksi yang berpotensi dijatuhkan. Keputusan tersebut akan bergantung pada hasil verifikasi dan pemeriksaan terhadap para ASN yang namanya tercantum dalam laporan PPATK.