Viral Tongkang Buang Material di Laut Banten, Pemprov Sebut Miskomunikasi

Liputan6.com, Jakarta - Beredar sebuah video yang menayangkan sebuah kapal tongkang yang membuang material di tengah laut, wilayah Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada 4 Juli 2026 lalu di tengah perairan Selat Sunda. Hasil pemeriksaan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten terungkap, pembuangan material itu dilakukan oleh PT Gandasari Energi Group, Gandasari Perkasa Mandiri, untuk mereklamasi laut.

DKP Banten juga menemukan adanya kesalahan koordinat pembuangan material batu makadam yang digunakan untuk mereklamasi laut dan bukan limbah.

"Isu mengenai pembuangan limbah laut di perairan Bojonegara tidak tepat. Kejadian tersebut murni merupakan kecelakaan operasional berupa kesalahan titik koordinat pembuangan material batu makadam reklamasi akibat miskomunikasi," ujar Kabid Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP Banten, Ahmad Budiman, dalam keterangan resminya, Selasa (14/7/2026).

Kapal tongkang sandar pada Jumat, 3 Juli 2026, itu kemudian mengangkut material batu makadam. Selanjutnya pada Sabtu, 4 Juli 2026, kapal berangkat untuk melakukan reklamasi.

Pada saat persiapan pembongkaran muatan, pihak kru tidak merespons panggilan untuk konfirmasi letak titik bongkar yang akurat.

Kru kapal memutuskan secara sepihak untuk membuang material di titik koordinat yang salah, posisinya lebih jauh menjorok ke perairan dari batas reklamasi yang seharusnya.

Kesalahan penentuan titik bongkar ini baru disadari dan terkonfirmasi pada pukul 12.00 WIB. Aktivitas pembongkaran langsung dihentikan, setelah sekitar seperempat muatan dibuang ke laut.

"Insiden ini terjadi bertepatan dengan uji coba pengiriman pertama tersebut. Area reklamasi perusahaan yang sebenarnya telah memiliki landasan izin yang sah.

DKP Banten memastikan proses reklamasi dengan membuang batu makadam telah mengantongi izin resmi dan melengkapi dokumen, seperti PKK-PRL yang diterbitkan pada bulan Oktober 2025, serta telah memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL KKP.

"Pihak perusahaan telah mengantongi dokumen PKK-PRL yang diterbitkan pada bulan Oktober 2025, serta telah memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL KKP Kemenhub," tuturnya.

"Material yang dibuang untuk reklamasi, sudah sesuai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKK-PRL)," ujar Kepala DKP Banten Agus Supriyadi, Selasa (13/7/2026).