Istri Bupati Ardito Wijaya Diperiksa, KPK Gali Beragam Jenis Suap Proyek Lampung Tengah

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut kasus suap fee proyek yang menjerat Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Terbaru, lembaga antirasuah memeriksa tujuh orang saksi, termasuk istri Ardito, Indria Sudrajat pada Rabu, 14 Januari 2026.

Pemeriksaan para saksi itu dilakukan di Kantor Polresta Bandar Lampung. KPK tengah memperdalam alur penerimaan suap dan gratifikasi yang diduga menguntungkan Ardito Wijaya.

“Pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperdalam ragam penerimaan yang diterima oleh bupati serta bagaimana proyek-proyek tersebut dikondisikan sehingga menghasilkan keuntungan bagi bupati dan pihak-pihak terkait,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (15/1/2026).

Budi menjelaskan, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

Adapun tujuh saksi yang diperiksa KPK berinisial UMR dan NOV selaku staf Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, HS selaku Kepala Bidang di dinas yang sama, SAY selaku Ketua RT 024 Kelurahan Hadimulyo Timur, dan KUS selaku tukang kebun.

Kemudian, YS selaku PNS di Kabupaten Lampung Tengah, dan IS selaku Sekretaris Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Tengah sekaligus istri Bupati Ardito Wijaya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Ardito Wijaya sebagai tersangka dalam kasus penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025.

Selain Ardito, KPK juga menetapkan empat tersangka lain dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Rabu (10/12/2025).

Mereka adalah anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra, adik Ardito yakni Ranu Hari Prasetyo, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Ardito Anton Wibowo, serta Direktur PT Elkaka Mandiri Mohamad Lukman Sjamsuri.

Pelaksana Harian Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, mengungkapkan perkara itu bermula pada Juni 2025. Saat itu, Ardito diduga menetapkan komisi atau fee proyek sebesar 15 hingga 20 persen dari sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.

Dari praktik tersebut, Ardito diduga menerima komisi dengan total nilai mencapai Rp5,75 miliar. Diketahui, Ardito Wijaya baru dilantik sebagai Bupati Lampung Tengah pada Februari 2025.

Saat ini, Ardito Wijaya dan empat tersangka lainnya telah ditahan untuk 20 hari pertama sejak 10 hingga 29 Desember 2025 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK dan Gedung C1 KPK.