Pemprov 'Bakar Duit' Rp1,7 Miliar Demi Bayar Influencer, Promosi Pariwisata Kaltim Tuai Polemik

Liputan6.com, Samarinda - Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 miliar untuk gandeng influencer dalam promosi pariwisata memicu sorotan publik. Anggaran itu tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kaltim 2025.

Sejumlah pihak menilai belanja tersebut boros dan tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang tengah digalakkan pemerintah pusat.

Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsodjo, menegaskan transparansi menjadi kunci agar publik tidak meragukan penggunaan dana tersebut.

"Publik berhak tahu nama-namanya, target capaian, dan dampak yang terukur. Kalau tiba-tiba ada anggaran yang dinilai tidak terlalu penting, wajar masyarakat mempertanyakan," ujarnya, Kamis (25/9/2025).

Purwadi juga menyinggung peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Dinas Pariwisata. Menurutnya, promosi pariwisata bisa dilakukan langsung tanpa harus mengandalkan pihak luar dengan biaya besar.

Di sisi lain, Dinas Pariwisata Kaltim menyebut penggunaan influencer adalah strategi untuk menjangkau audiens digital yang lebih luas. Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, menilai persoalan utama pariwisata di Kaltim bukan pada kualitas destinasi, melainkan kurangnya promosi.

"Kaltim punya banyak destinasi bagus, tapi belum terangkat optimal. Karena itu, kami perlu strategi komunikasi yang lebih efektif, salah satunya lewat influencer," jelasnya.

Ririn menambahkan praktik serupa juga sudah dijalankan Kementerian Pariwisata maupun daerah lain. Unggahan influencer, katanya, dianggap bisa bersinergi dengan kegiatan resmi Dispar agar promosi wisata lebih masif.

Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Restiawan Baihaqi, menegaskan pemilihan influencer akan selektif.

"Rencananya ada 20–30 influencer, harus berbadan hukum seperti perusahaan atau agensi resmi. Mereka juga wajib membuat konten langsung di destinasi yang dipromosikan," ujarnya.

Meski demikian, perdebatan soal efektivitas dan transparansi anggaran Rp1,7 miliar ini masih terus berlanjut. Publik kini menunggu sejauh mana strategi digital lewat influencer benar-benar berdampak pada peningkatan wisata daerah.