Kabar Terbaru Wacana Pemekaran Provinsi Sunda Caruban, Begini Respons Pimpinan Daerah

Liputan6.com, Cirebon - Wacana pemekaran lima provinsi baru di Jawa Barat terus menguat. Rencananya, lima provinsi tersebut akan melingkupi 27 kabupaten dan kota salah satunya Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

Salah satunya adalah provinsi Sunda Caruban yang meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka. Bahkan, diketahui wacana pemekaran provinsi di Cirebon juga sudah pernah digaungkan beberapa tahun lalu.

Merespons rencana tersebut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengaku belum pernah diajak berdiskusi secara resmi mengenai wacana tersebut.

"Ya soal wacana pemekaran lima provinsi di Jawa Barat, termasuk Kota Cirebon yang masuk ke dalam Provinsi Sunda Caruban, ya saya belum bisa banyak komentar soal itu," kata Effendi Edo akhir pekan lalu.

Ia mengaku hingga sampai saat ini belum mengetahui bagaimana perkembangan proses pemekaran provinsi Sunda Caruban. Namun demikian, Ia menekankan bahwa pemekaran wilayah harus melalui kajian yang matang.

Menurutnya, keputusan pemekaran wilayah harus mempertimbangkan berbagai aspek penting, mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, hingga potensi pendapatan daerah.

"Kalau memang ada wacana seperti itu tentu kalau ada kepastian tentunya semua daerah akan mengkaji dahulu. Potensi-potensi wilayahnya, luas wilayah, jumlah penduduk sampai dengan pendapatannya," Effendi Edo.

Effendi menegaskan, wacana pemekaran wilayah sejatinya tidak kemudian membebankan masyarakat. Oleh karena itu, perlu kesiapan pembangunan infrastruktur dan faktor pendukung lainnya.

Effendi pun menegaskan, hingga saat ini belum ada komunikasi resmi dari pihak manapun kepada Pemkot Cirebon terkait wacana pembentukan Provinsi Sunda Caruban.

Bupati Cirebon Imron menyatakan bahwa pemekaran wilayah provinsi merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah akan mengikuti apapun keputusan yang ditetapkan di tingkat nasional.

"Kalau pemekaran itu sistemnya dari pusat, kami di daerah hanya mengikuti saja," ujar Imron, Selasa (1/7/2025).

Imron mengaku, pihaknya belum membahas secara khusus terkait wacana pemekaran Provinsi Sunda Caruban. Ia menegaskan, fokus pemerintah kabupaten saat ini masih tertuju pada proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cirebon Timur.

"Kami di sini sekarang sedang memproses Cirebon Timur dulu," ucapnya.

Meski belum ada kepastian waktu, Imron memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung pemekaran Cirebon Timur sudah disiapkan dan diserahkan sesuai ketentuan.

Namun demikian, jika ke depan pemerintah pusat menyetujui pemekaran provinsi termasuk wilayah Kabupaten Cirebon, Imron menegaskan kesiapannya untuk mengikuti dan menjalankan kebijakan tersebut.

"Kalau dari pusat memutuskan pemekaran provinsi atau kabupaten, ya kami siap saja. Kami akan mengikuti apa pun kebijakan dari pusat," katanya.

Terpisah Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani (HSG) mengatakan, pembentukan provinsi baru merupakan hal yang masuk akal secara historis maupun infrastruktur.

Ia menegaskan, dorongan agar Cirebon menjadi provinsi sendiri bukan sesuatu yang baru. Wilayah Ciayumajakuning sejak lama menggagas ide tersebut demi kemajuan daerah.

“Ya menanggapi wacana Cirebon jadi provinsi Sunda Caruban, Cirebon itu kan memang secara history kita ke Kacirebonan,” ujar HSG saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Terkait nama yang diusulkan, seperti Sunda Caruban, HSG menyerahkan pembahasannya kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya dari daerah pemilihan Jabar 12.

"Apakah Sunda Caruban, supaya mengakomodir teman-teman di Majalengka dan Kuningan yang juga bagian dari Sunda Barat,” jelas dia.

Secara pribadi, HSG menilai nama Sunda Caruban sangat cocok. Sebab, nama tersebut mencerminkan keberagaman etnis yang hidup berdampingan di Cirebon.

Meski mendukung, HSG mengakui, bahwa pembahasan mengenai pemekaran wilayah di tingkat legislatif dan eksekutif Kota Cirebon belum dilakukan.

“Kalau bicara Caruban, itu cocok banget. Kita di Cirebon ini isinya campur-campur. Ada Sunda, Jawa, Arab, Cina dan lain-lain. Jadi memang Caruban itu tepat. Kalau soal memungkinkan atau tidak, ya sangat memungkinkan dong,” ujar politikus Partai NasDem itu.

Ia juga menyebutkan, secara infrastruktur, wilayah Ciayumajakuning telah siap menjadi provinsi mandiri. Seperti Bandara Kertajati, Pelabuhan, hingga fasilitas transportasi lain yang ada di wilayah Ciayumajakuning.

Namun, katanya, yang paling penting adalah memperkuat hubungan antarwilayah di Ciayumajakuning agar solid mendorong terbentuknya provinsi baru.

"Bahkan soal pendidikan seperti SMA, akan lebih mudah dikelola kalau kita punya provinsi sendiri. Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka harus bisa bersama-sama,” jelas dia.