Jasa dan Pariwisata Diakui Jadi Andalan Kota Bandung, Tetapi Ada Problem Pelibatan Publik dan Krisis Lingkungan

Kendati demikian, pemajuan sektor pariwisata di Kota Bandung dirasa masih belum menyentuh semua pihak. Kritikan tersebut misalnya disuarakan oleh para musisi jalanan yang tergabung dalam Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ) Kota Bandung.

Diketahui, puluhan musisi jalanan KPJ Kota Bandung telah menggelar konser protes bertajuk Konser Kemiskinan dan Kelaparan di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Bandung, Senin (20/5/2024).

Perwakilan KPJ Kota Bandung, Cepi Suhendar menyampaikan, salah satu yang dikritisi mereka adalah soal minimnya inisiatif Pemerintah Kota Bandung dalam melibatkan musisi jalanan di acara atau program pariwisata.

"Kita sering demo agar mereka memberi ruang, tapi kenapa tidak ada spot di Braga Beken untuk kami? Itu salah satu lalainya pemkot. Bukan kita tidak peduli musisi lain, tidak, mereka sahabat kami semua para musisi. Tapi itu jadi salah satu contoh kelalaian pemkot," kata Cepi.

Program Braga Beken adalah program Pemerintah Kota Bandung yang setiap akhir pekan menutup jalur ikonik Jalan Braga. Rutinitas baru itu diklaim untuk meningkatkan ketertarikan pariwisata di tengah kota.

"KPJ Bandung menyampaikan aspirasinya melalui konser sebagai simbol bahwa kawan-kawan di jalanan ini juga SDM (sumber daya manusia) yang harus dianggap serius oleh pemerintah dan DPRD," kata Cepi.

Menjadikan pariwisata sebagai sektor "anak emas" juga dinilai bisa mengancam lingkungan. Pandangan demikian semisal disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat.

Sabuk hijau Kawasan Bandung Utara (KBU) merupakan kawasan yang belakangan ini turut jadi perhatian Walhi. Mereka menilai, salah satu masalah utama di KBU adalah degradasi lahan akibat alih fungsi lahan yang terjadi secara sporadis.

Catatan Walhi Jawa Barat, dalam 10 tahun terakhir degradasi atau alih fungsi lahan di KBU diperkirakan telah mencapai 200 hektare.

Izin pembangunan di KBU di antaranya didominasi pembangunan hotel, perumahan, apartemen dan villa. Di samping itu ada bisnis lain yang turut menyebabkan perubahan bentang alam yakni menjamurnya izin-izin wisata alam, kafe, atau usaha kuliner.

"Misalnya, kegiatan wisata alam dan kuliner sering kali terdapat ketidakseriusan manajemen pengelolaan usahanya, menimbulkan banyak sampah yang tidak dikelola dengan baik sehingga tidak sedikit menyebabkan pencemaran, lebih buruknya di buang ke anak sungai yang berada di kawasan tersebut," kata Direktur Eksekutif Walhi Jabat, Wahyudin Iwang beberapa Waktu lalu.

Kerusakan ekologis di KBU dipandang turut memperbesar peluang terjadinya bencana hidrometeorologis. Setiap memasuki musim hujan bencana longsor serta banjir bandang kerap terjadi baik di Kota Bandung, Kota Cimahi , Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.

"Stop izin-izin usaha baru di KBU, dan pemerintah kabupaten/kota serta provinsi segera lakukan evalusi," tegas Iwang.