Usai Kasus Gayus, Mario Dandy Bangkitkan Kembali 'Mosi Tidak Percaya' terhadap Ditjen Pajak

Liputan6.com, Gorontalo - Buntut dari kasus Mario Dandy Satrio, anak pejabat pajak yang menghebohkan publik akhir-akhir ini, ternyata memiliki dampak besar hingga ke daerah. Salah satunya di Provinsi Gorontalo.

Dengan adanya kasus tersebut, warga Gorontalo mulai berpikir jika pajak yang mereka bayarkan malah memperkaya para pegawai pajak. Buktinya, dengan kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo ayah dari Mario mampu mengubah persepsi publik tentang perpajakan.

Dampaknya, tidak sedikit masyarakat yang mengungkapkan malas melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak setelah mengikuti kasus penganiayaan terhadap putra petinggi GP Ansor, bernama David itu.

Lebih meragukan lagi, kendaraan mewah yang digunakan pejabat pajak tersebut malah menunggak pajak sebesar Rp6.678.000. Warga mengaku kecewa, seorang pejabat pajak malah menunggak pajak.

"Bayangkan, kalau masyarakat biasa menunggak pajak, pasti ada saja yang terjadi. Ini anak pejabat menunggak malah pamer kemewahan," kata Harnani warga Gorontalo.

"Kalau begini, kami pun bisa tidak bayar pajak dan melaporkan SPT tahunan," ujarnya.

Simak juga video pilihan berikut:

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengaku siap mendukung penuh proses hukum atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu anak pejabat DJP.

2 dari 2 halaman

Kritik Aktivis Gorontalo

Sementara itu, kasus ini mendapat kritikan dari salah satu Aktivis Gorontalo, Arlan. Menurutnya, apa yang terjadi di tubuh Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Pajak merupakan kebiasaan yang tidak bisa dibiarkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani harus segera melakukan perbaikan atas masalah seperti yang terjadi pada kasus Mario dan Rafael. Sebab, jika tidak diperbaiki malah akan berdampak pada Kementerian Keuangan sendiri.

Misalnya, kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan. Kemudian dampak yang pasti akan terjadi ialah masyarakat akan enggan membayar pajak dan melaporkan SPT tahunan.

"Dampaknya berat, masyarakat akan enggan membayar pajak kepada negara. Apalagi pajak-pajak saat ini lagi tinggi," katanya.

Dirinya meminta, agar Kementerian Keuangan melakukan evaluasi besar-besaran bagi petugas pajak, baik itu yang ada di daerah maupun di tingkat pusat.

"Evaluasinya sekaligus dengan pengecekan harta kekayaan masing-masing. Jangan sampai ada juga petugas pajak di daerah yang bergelimangan harta dan memamerkan kemewahan," ungkapnya.

"Kejadian ini bukan hanya sekali, ada juga seperti kasus Gayus tambunan yang memiliki kekayaan luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa diperbaiki kedepan," ia menandaskan.