Petani Deli Serdang Kena Gusur, Jalan Kaki Temui Jokowi ke Jakarta

Aksi jalan kaki mereka lakukan karena areal lahan dan tempat tinggal yang telah dikelolanya sejak tahun 1951 digusur paksa oleh korporasi pelat merah. Padahal, petani telah mengantongi SK Landreform sejak tahun 1984. Bahkan, sebagian besar petani yang ikut tergusur sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

"Ini sertifikatnya saya bawa," kata Widi Wahyudi selaku Koordinator Petani dari Desa Sei Mencirim, sembari menunjukan sertifikat tanah yang dikeluarkan dari tasnya itu.

Widi Wahyudi berharap negara hadir dalam penyelesaian konflik tersebut. Aksi jalan kaki mereka lakukan hanya untuk menemui Presiden Jokowi agar pimpinan negara memberikan kepastian hukum atas hak mereka yang dirampas.

"Kakek-nenek kami sudah dari dulu berkebun dan berladang di tempat itu, yang sudah keluar sertifikat itu juga dihancurkan perusahaan, tempat tinggal kami digusur," kata Widi.

Adapun luas area yang berkonflik antara petani yang tergabung dalam SPSB dengan korporasi itu adalah seluas ± 854 hektare. Sementara luas area yang berkonflik petani yang STMB dengan perusahaan tersebut, seluas ± 850 hektare dan tuntutan petani STMB adalah seluas ± 323,5 hektare.

"Pemerintah harus punya empati pengembalian hak atas tanah kami, dan juga jangan lagi ada konflik agraria yang terjadi, jangan ada kriminalisasi petani kecil," kata Widi.

Para petani itu juga meminta pemerintah melepaskan tiga orang petani kawan mereka yang saat ditahan. Ketiga petani yang masih ditahan itu adalah Ardi subakti, Japet Purba, Benny Sitepu.

Ratusan petani dari Deli Serdang, Sumut, telah menempuh perjalanan seribu kilometer dari Kota Medan. Mereka setelah singgah di Jambi akan melanjutkan perjalanan kembali menuju istana Jakarta. Dari Medan menuju Jakarta mereka menempuh perjalanan 1.812 kilometer.

Menurut Widi, perjalanan mereka telah dilalui selama sebulan. Perjalanan dimulai tanggal 25 Juni 2020. Sampai ke Istana Negara di Jakarta mereka menargetkan pada tanggal 17 Agustus 2020. Mereka ingin kemerdekaan bagi seluruh petani dikumadangkan.

"Kami sendiri tidak mengerti harus mengayunkan langkah kami, aksi ini gila dan sebenarnya tidak diterima logika. Ini bukan perakara logika, tapi perkara hati. Negara yang buat seperti ini," ujar Widi.

Selama sebulan di perjalanan berbagai suka dan duka menyelimuti mereka. Terlebih mereka melakukan aksi jalan itu dalam situasi pandemi. Karena situasi ini, mereka pernah diusir ketika mendirikan tenda di daerah yang mereka lintasi. Padahal setiap melintasi perbatasan mereka selalu dites dan dinyatakan semua sehat.

"Kalau menceritakannya bisa menetes air mata, anak istri kami tinggal, kami tidak tahu makan apa di kampung," kata Widi.

"Kami harus berjalan, rintangan dan tantangan, kami pernah tidak diterima oleh masyatakat, malam masih enak enak tidur, kami diusir," ucap Widi ketika berbincang dengan Liputan6.com di Jambi.

Susah dan duka selama di perjalanan menurut Widi, bisa terlebur dengan semangat dan kegigihan dari peserta aksi jalan kaki untuk mencari keadilan. Berbagai rintangan seperti hujan dan terik panas yang mereka hadapi di perjalanan. Mereka lalui bersama.

"Bagi kami rawe-rawe rantas malang-malang putung. Sudah jadi tekat bulat, kami tidak peduli apapun di depan kami, kami akan terus berjalan mencari keadilan," kata dia.

Jumat pagi (24/7/2020) sebelum bertolak dari Kota Jambi, ratusan petani tersebut menggelar orasi di perempatan BI Telanapura Jambi. Hal itu mereka lakukan untuk meminta dukungan kepada masyarakat Jambi atas perjuangan mereka.

Setelah selesai menggelar aksi orasi, mereka lantas melanjutkan perjalanan menuju Palembang, Sumatera Selatan. Lirik lagu "Darah Juang" terus dikumandangan lewat pelantang suara, menyertai langkah perjalanan mereka. "Kami mohon negara hadir untuk permasalahan ini," demikian Widi.