Sukses

Dewan Adat Papua Minta Presiden Jokowi Buka Dialog

Presiden Jokowi harus ambil langkah tepat untuk mengatasi masalah di Papua. Pemerintah harus membuka diri untuk melakukan dialog dengan rakyat.

Liputan6.com, Jayapura - Aksi unjuk rasa di Manokawari, Papua Barat dan Jayapura, ibukota Provinsi Papua dinilai Dewan Adat Papua sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Papua yang selama ini selalu mendapatkan diskriminasi oleh aparat keamanan.

Apalagi aksi turun ke jalan hari ini berkaitan dengan cara-cara aparat keamanan melakukan penangkapan terhadap mahasiswa Papua di Malang, Semarang dan Surabaya yang dianggap tak berperikemanusiaan.

Leo Imbiri dri Dewan Ada Papua menyebutkan, selama ini pemerintah dan aparat telah menggunakan cara diskriminatif dalam tugasnya terhadap warga negaranya.

"Saat ini yang terjadi persoalan diskirminasi akan diselesaikan dengan cara-cara rakyat sendiri dan saya melihat demostrasi ini bagian dari upaya menegakkan keadilan bagi rakyat Papua," kata Leo, Senin (19/8/2019).

Aksi unjuk rasa yang terjadi hari ini juga menjadi puncak dari kejadian diskriminasi yang telah diterima oleh masyarakat Papua.

"Saya heran, justru diskriminasi ini dilakukan oleh aparat keamanan. Ini menunjukkan bahwa aparat tak melakukan tugasnya untuk perlindungan dan penegakan hukum. Masyarakat Papua selalu dianggap bersalah," jelasnya.

Kata Leo, sama halnya dengan kejadian di Surabaya yang menyebutkan mahasiswa Papua dipaksa untuk memasang bendera Merah Putih jelang HUT ke-74 RI. Tapi menurut Leo, informasi yang diterimanya bahkan masih ada warga di pelosok kampung di Pulau Jawa yang juga tak memasang bendera, tapi tak ada diskriminasi.

"Ini aneh, di saat orang Papua tak mau pasang bendera, maka dilakukan caci maki dan segalanya. Tapi jika masayarat lain di luar Papua, kenapa tak dipaksakan juga? Ini kan pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara tak dilakukan maksimal," ujarnya.

Leo meminta harusnya aparat keamanan dan pemerintah melakukan pelindungan  dan mengambil langkah sesuai tupoksinya sebagai aparat keamanan yang baik dan bertanggung jawab.

"Kami harap Presiden Jokowi harus ambil langkah tepat untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah harus membuka diri untuk melakukan dialog atau dengan rakyat Papua. Jangan alergi dengan dialog," katanya.

 

Simak juga video pilihan berikut ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.