PDIP Tepis Tudingan Sekolah Partai Samarkan Isu Dinasti Politik

Sekjen PDIP Hasto Krisitiyanto Sebelum Membuka Sekolah Partai Gelombang I. (Sumber: Dokumentasi PDIP).

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah pelaksanaan sekolah calon kepala daerah sebagai pengalihan isu politik dinasti.

Menurut dia, pelaksanaan sekolah calon kepala daerah (Cakada) gelombang II menuju Pilkada Serentak 2020, adalah bagian dari sistem kaderisasi yang dibangun oleh PDIP. Hal ini dilakukan, demi menghasilkan calon pemimpin terbaik ke masyarakat.

"Sebab oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, kita diingatkan bahwa Pemilukada bukanlah sekadar kontestasi demokrasi. Tetapi Pemilukada menunjukkan tanggung jawab PDI Perjuangan bagi rakyat bangsa dan negara," kata Hasto, Selasa (26/8/2020).

Menurut dia, PDIP sudah sejak 2015 melaksanakan sekolah partai ini. Baginya, hal ini menunjukkan komitmen PDIP yang menempatkan proses kaderisasi kepemimpinan sebagai proses yang sistemik.

"Karena itulah dengan bangga PDIP mempersiapkan seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk benar-benar memahami aspek kepemimpinan yang mumpuni sebagaimana instruksi Ketua Umum," jelas Hasto.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang hadir dalam pertemuan itu, menegaskan Megawati mempersilakan Gibran untuk mencoba kontestasi pilkada tahun depan.

2 dari 2 halaman

Diumumkan

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun pada Pembukaan Sekolah Partai II (Sumber foto: Dokumentasi PDIP)

Sementara, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun, menjelaskan untuk sekolah partai angkatan kedua, lanjut Komarudin, diikuti 94 cakada.

Untuk peserta dengan gelar Strata 3 (S3) sebanyak 1 orang, S2 42 orang, S1 45 orang, dan SMA 8 orang.

"Untuk komposisi pencalonan, calon gubernur berjumlah satu orang, calon bupati 42 orang, calon wakil bupati 37 orang, calon wali kota 7 orang, calon wakil wali kota 7 orang, petahana terdiri dari 28 orang," jelas Komaruddin.