Sukses

Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah belakang) menggunakan rompi tahanan saat dihadirkan pada rilis penetapan sekaligus penahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernur Riau, Abdul Wahid, terkait kasus dugaan pemerasan anggaran proyek Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKPP) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025. (merdeka.com/Arie Basuki)
1/7

Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah belakang) menggunakan rompi tahanan saat dihadirkan pada rilis penetapan sekaligus penahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernur Riau, Abdul Wahid, terkait kasus dugaan pemerasan anggaran proyek Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKPP) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025. (merdeka.com/Arie Basuki)

Selengkapnya
Gubernur Riau Abdul Wahid menggunakan rompi tahanan saat dihadirkan pada rilis penetapan sekaligus penahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Sebelumnya, Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan anggaran proyek Dinas PUPR PKPP dengan istilah “jatah preman” yang mencapai miliaran rupiah. (merdeka.com/Arie Basuki)
1/7

Gubernur Riau Abdul Wahid menggunakan rompi tahanan saat dihadirkan pada rilis penetapan sekaligus penahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Sebelumnya, Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan anggaran proyek Dinas PUPR PKPP dengan istilah “jatah preman” yang mencapai miliaran rupiah. (merdeka.com/Arie Basuki)

Selengkapnya
Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah belakang) menggunakan rompi tahanan saat dihadirkan pada rilis penetapan sekaligus penahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Penahanan ini dilakukan setelah Abdul Wahid terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Senin 3 November 2025. (merdeka.com/Arie Basuki)
1/7

Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah belakang) menggunakan rompi tahanan saat dihadirkan pada rilis penetapan sekaligus penahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Penahanan ini dilakukan setelah Abdul Wahid terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Senin 3 November 2025. (merdeka.com/Arie Basuki)

Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak (tengah) bersama petugas menunjukkan barang bukti penangkapan dan penahanan Gubernur Riau Abdul Wahid di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang senilai total Rp 1,6 miliar yang terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan Poundsterling. (merdeka.com/Arie Basuki)
1/7

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak (tengah) bersama petugas menunjukkan barang bukti penangkapan dan penahanan Gubernur Riau Abdul Wahid di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang senilai total Rp 1,6 miliar yang terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan Poundsterling. (merdeka.com/Arie Basuki)

Selengkapnya
Gubernur Riau Abdul Wahid (kedua kanan belakang) menggunakan rompi tahanan saat dihadirkan pada rilis penetapan sekaligus penahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Selain Abdul Wahid, KPK juga menahan dua tersangka lainnya, yaitu Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Ferry Yunanda. (merdeka.com/Arie Basuki)
1/7

Gubernur Riau Abdul Wahid (kedua kanan belakang) menggunakan rompi tahanan saat dihadirkan pada rilis penetapan sekaligus penahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Selain Abdul Wahid, KPK juga menahan dua tersangka lainnya, yaitu Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Ferry Yunanda. (merdeka.com/Arie Basuki)

Selengkapnya
Gubernur Riau Abdul Wahid (menggunakan rompi tahanan) digiring petugas menuju rumah tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Abdul Wahid akan menjalani masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 5 November hingga 23 November 2025, di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. (merdeka.com/Arie Basuki)
1/7

Gubernur Riau Abdul Wahid (menggunakan rompi tahanan) digiring petugas menuju rumah tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Abdul Wahid akan menjalani masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 5 hingga 23 November 2025, di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. (merdeka.com/Arie Basuki)

Selengkapnya
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti penangkapan dan penahanan Gubernur Riau Abdul Wahid di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Untuk diketahui, kasus ini dikenal dengan istilah "jatah preman", di mana Abdul Wahid diduga meminta sejumlah uang dari proyek-proyek di dinas tersebut. (merdeka.com/Arie Basuki)
1/7

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti penangkapan dan penahanan Gubernur Riau Abdul Wahid di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Untuk diketahui, kasus ini dikenal dengan istilah "jatah preman", di mana Abdul Wahid diduga meminta sejumlah uang dari proyek-proyek di dinas tersebut. (merdeka.com/Arie Basuki)

Selengkapnya
Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah belakang) menggunakan rompi tahanan saat dihadirkan pada rilis penetapan sekaligus penahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernur Riau, Abdul Wahid, terkait kasus dugaan pemerasan anggaran proyek Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKPP) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025. (merdeka.com/Arie Basuki)
Gubernur Riau Abdul Wahid menggunakan rompi tahanan saat dihadirkan pada rilis penetapan sekaligus penahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Sebelumnya, Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan anggaran proyek Dinas PUPR PKPP dengan istilah “jatah preman” yang mencapai miliaran rupiah. (merdeka.com/Arie Basuki)
Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah belakang) menggunakan rompi tahanan saat dihadirkan pada rilis penetapan sekaligus penahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Penahanan ini dilakukan setelah Abdul Wahid terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Senin 3 November 2025. (merdeka.com/Arie Basuki)
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak (tengah) bersama petugas menunjukkan barang bukti penangkapan dan penahanan Gubernur Riau Abdul Wahid di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang senilai total Rp 1,6 miliar yang terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan Poundsterling. (merdeka.com/Arie Basuki)
Gubernur Riau Abdul Wahid (kedua kanan belakang) menggunakan rompi tahanan saat dihadirkan pada rilis penetapan sekaligus penahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Selain Abdul Wahid, KPK juga menahan dua tersangka lainnya, yaitu Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Ferry Yunanda. (merdeka.com/Arie Basuki)
Gubernur Riau Abdul Wahid (menggunakan rompi tahanan) digiring petugas menuju rumah tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Abdul Wahid akan menjalani masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 5 November hingga 23 November 2025, di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. (merdeka.com/Arie Basuki)
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti penangkapan dan penahanan Gubernur Riau Abdul Wahid di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/11/2025). Untuk diketahui, kasus ini dikenal dengan istilah "jatah preman", di mana Abdul Wahid diduga meminta sejumlah uang dari proyek-proyek di dinas tersebut. (merdeka.com/Arie Basuki)

Terjerat Kasus 'Jatah Preman', Gubernur Riau Abdul Wahid Ditahan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gubernur Riau, Abdul Wahid, terkait kasus dugaan pemerasan anggaran proyek Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKPP) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025. Penahanan ini dilakukan setelah Abdul Wahid terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Senin 3 November 2025. Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang senilai total Rp 1,6 miliar yang terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan Poundsterling. Selain Abdul Wahid, KPK juga menahan dua tersangka lainnya, yaitu Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Ferry Yunanda. Abdul Wahid akan menjalani masa penahanan pertama selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 5 hingga 23 November 2025, di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Untuk diketahui, Kasus ini dikenal dengan istilah "jatah preman", di mana Abdul Wahid diduga meminta sejumlah uang dari proyek-proyek di dinas tersebut.
Editor:
Helmi Fithriansyah
Photographer:
Merdeka.com

Foto Terkini

Para model cilik memperagakan karya mereka dalam peragaan busana Bhayangkara sebagai bagian dari peringatan 80 tahun Kepolisian Republik Indonesia, di Banda Aceh, Senin 22 Juni 2026. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)4
Fashion & Beauty
Peragaan Busana Meriahkan Puncak Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Banda Aceh
Dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-80, Polda Aceh akan menggelar Bhayangkara Fest 2026. Kegiatan yang terbuka untuk masyarakat umum tersebut menghadirkan berbagai agenda menarik, salah satunya peragaan busana. Festival ini berlangsung sejak Jumat 19 Juni dan berakhir pada hari ini Senin 22 Juni 2026. Acara yang digelar oleh Kepolisian Daerah (Polda) Aceh ini berlokasi di Lapangan Merah Mapolda Aceh, Banda Aceh.
Warga Palestina menyaksikan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Spanyol dan Arab Saudi melalui layer lebar di Nuseirat, Jalur Gaza Tengah, Minggu 21 Juni 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)6
Bola
Antusiasme Warga Gaza Saksikan Gelaran Piala Dunia 2026
Di tengah situasi dan kondisi yang belum menentu, warga Palestina di Gaza tetap antusias menggelar acara nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026. Kegiatan ini berpusat di beberapa tenda pengungsian, seperti di Nuseirat, Jalur Gaza Tengah. Menggunakan layar lebar sederhana dan berlangsung di lapangan terbuka, warga Gaza mencari sedikit hiburan dan melupakan trauma perang. Warga berkumpul dan bersorak gembira saat gol tercipta. Sebagaimana diketahui, Piala Dunia 2026 sedang berlangsung hingga 19 Juli 2026 mendatang. Kompetisi edisi ke-23 ini mencetak sejarah sebagai Piala Dunia terbesar karena diikuti oleh 48 tim nasional dan menyajikan total 104 pertandingan. Piala Dunia 2026 berlangsung bersama di tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Warga memeriksa dan membersihkan puing-puing dari bangunan yang rusak akibat serangan Israel di kota pelabuhan Tyre, Lebanon Selatan, Kamis 18 Juni 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)6
Global
Konflik Israel-Hizbullah, Ribuan Bangunan di Lebanon Hancur
Serangan udara Israel di Lebanon Selatan telah menyebabkan kehancuran masif, dengan ribuan bangunan hancur. Di kota bersejarah Tyre, puluhan bangunan tempat tinggal, termasuk fasilitas medis seperti Rumah Sakit Jabal Amel, serta situs Warisan Dunia UNESCO rusak akibat serangan udara Israel. Data yang dihimpun Dewan Nasional untuk Penelitian Ilmiah Lebanon (National Council for Scientific Research/CNRS) sejak 2 Maret hingga 17 Mei 2026 mendapati lebih dari 68.000 unit hunian di Lebanon mengalami kerusakan atau hancur akibat eskalasi perang antara Israel dan Hizbullah. Sementara, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNDP), dalam penilaian cepatnya mengungkap kerugian fisik pada bangunan di wilayah Beirut dan sekitarnya mencapai sedikitnya USD 365 juta. Secara keseluruhan, konflik bersenjata ini telah memaksa lebih dari 1,2 juta warga Lebanon mengungsi dari rumah mereka.
Seorang perempuan memukul peralatan dapur saat melakukan protes menuntut pemerintah meninjau kembali program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi perempuan, di Jakarta, Kamis 18 Juni 2026. (BAY ISMOYO/AFP)3
News
Unjuk Rasa Aliansi Perempuan Indonesia Tuntut Hentikan MBG
Aksi memukul peralatan dapur seperti panci dan wajan dilakukan oleh Aliansi Perempuan Indonesia saat menggelar unjuk rasa di Jakarta (sekitar Dukuh Atas hingga Istana Negara). Kelompok massa perempuan tersebut mendesak pemerintah meninjau kembali dan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dianggap membebani ekonomi keluarga. Selain menolak MBG, para perempuan ini menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok (sembako) serta Bahan Bakar Minyak (BBM), dan membuka lapangan kerja yang layak guna meringankan beban ekonomi rumah tangga.
Massa yang menolak eksekusi lahan Hotel Sultan terlibat bentrok dengan petugas pengamanan gabungan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (18/6/2026). (merdeka.com/Arie Basuki)7
News
Ricuh Warnai Eksekusi Lahan Hotel Sultan
Proses pengosongan dan eksekusi lahan Blok 15 eks Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Kamis (18/6/2026), diwarnai bentrokan antara petugas pengamanan gabungan dan massa. Kericuhan terjadi akibat massa menolak eksekusi. Kericuhan tersebut berujung pada penangkapan 69 orang dan menyebabkan 29 aparat gabungan luka-luka. Kericuhan bermula ketika massa yang menolak eksekusi mencoba menghalangi petugas gabungan yang mulai memasuki area hotel. Petugas gabungan, termasuk di dalamnya dari unsur TNI-Polri dilempari batu dan berbagai benda keras oleh massa. Massa memaksa petugas mengambil tindakan tegas untuk menembus blokade dan menguasai gedung. Sebanyak 3.161 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Pemerintah dikerahkan untuk memastikan proses pengosongan ini berjalan lancer. Sebagai informasi, eksekusi ini merupakan buntut dari sengketa panjang antara Pemerintah dan PT Indobuildco (milik Pontjo Sutowo) terkait penguasaan lahan di kawasan GBK.
Seorang pedagang penyandang disabilitas menyampaikan pidato saat aksi protes menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dan program Makan Siang Gratis (MBG) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu 17 Juni 2026. (JUNI KRISWANTO/AFP)7
News
Bersama Mahasiswa Surabaya, Disabilitas Penjual Es Kritik Kebijakan MBG
Hari ini, Rabu 17 Juni 2026, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univeristas Airlangga, BEM Seluruh Indonesia (SI) dan Aliansi BEM Surabaya (ABS) turun ke jalan. Mereka berunjuk rasa menentang kebijakan terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dan program Makan Siang Gratis (MBG). Dalam aksinya, para mahasiswa menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kondisi fiskal negara. Mereka juga menyuarakan sejumlah kritik dan tuntutan terkait kondisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat berunjuk rasa, mereka juga membawa poster bernada kritik.
Petugas melayani orang tua calon siswa yang mencari informasi mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Posko Pelayanan SPMB Suku Dinas Pendidikan Wilayah III yang berada di SMAN 70 Jakarta, Rabu (17/6/2026). (merdeka.com/Arie Basuki)6
News
SPMB Jakarta 2026/2027 Tampung 245.980 Murid Baru
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dengan total daya tampung mencapai 245.980 murid baru. Kuota tersebut mencakup penerimaan di sekolah negeri, program SPMB Bersama, hingga sekolah swasta gratis. SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dibuka melalui empat jalur penerimaan, yakni jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi. Proses seleksi SPMB mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 238 Tahun 2026. Posko pelayanan disediakan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi terkait persyaratan dan tahapan pendaftaran.

Copyright © 2026 liputan6.com KLY KapanLagi Youniverse All Rights Reserved