Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady (tengah depan) digiring petugas sesaat jelang rilis penahanan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (14/8/2025). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady sebagai tersangka usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, pada Rabu (13/8/2025). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

OTT tersebut terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sembilan orang dari empat lokasi berbeda. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selain Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady, pihak KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yaitu Djunaidi selaku Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML), dan Aditya selaku staf perizinan SB Grup. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terhadap Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady, KPK akan melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 14 Agustus sampai dengan 1 September 2025. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sebagai pihak penerima, Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terjaring OTT, Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady Ditahan KPK

Diterbitkan 14 Agustus 2025, 18:45 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady sebagai tersangka usai terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, pada Rabu (13/8/2025). OTT tersebut terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sembilan orang dari empat lokasi berbeda. Selain Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady, pihak KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yaitu Djunaidi selaku Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML), dan Aditya selaku staf perizinan SB Grup. Terhadap Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady, KPK akan melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 14 Agustus sampai dengan 1 September 2025. Sebagai pihak penerima, Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor:

Helmi Fithriansyah

Photographer:

Liputan6.com

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Operasi Tangkap Tangan KPK
Direktur Utama PT Inhutani V
PT Inhutani V
Gratifikasi
Suap

Warga memeriksa dan membersihkan puing-puing dari bangunan yang rusak akibat serangan Israel di kota pelabuhan Tyre, Lebanon Selatan, Kamis 18 Juni 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)

Global18 Jun 2026 18:30

Konflik Israel-Hizbullah, Ribuan Bangunan di Lebanon Hancur

Serangan udara Israel di Lebanon Selatan telah menyebabkan kehancuran masif, dengan ribuan bangunan hancur. Di kota bersejarah Tyre, puluhan bangunan tempat tinggal, termasuk fasilitas medis seperti Rumah Sakit Jabal Amel, serta situs Warisan Dunia UNESCO rusak akibat serangan udara Israel. Data yang dihimpun Dewan Nasional untuk Penelitian Ilmiah Lebanon (National Council for Scientific Research/CNRS) sejak 2 Maret hingga 17 Mei 2026 mendapati lebih dari 68.000 unit hunian di Lebanon mengalami kerusakan atau hancur akibat eskalasi perang antara Israel dan Hizbullah. Sementara, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNDP), dalam penilaian cepatnya mengungkap kerugian fisik pada bangunan di wilayah Beirut dan sekitarnya mencapai sedikitnya USD 365 juta. Secara keseluruhan, konflik bersenjata ini telah memaksa lebih dari 1,2 juta warga Lebanon mengungsi dari rumah mereka.

Seorang perempuan memukul peralatan dapur saat melakukan protes menuntut pemerintah meninjau kembali program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi perempuan, di Jakarta, Kamis 18 Juni 2026. (BAY ISMOYO/AFP)

News18 Jun 2026 13:25

Unjuk Rasa Aliansi Perempuan Indonesia Tuntut Hentikan MBG

Aksi memukul peralatan dapur seperti panci dan wajan dilakukan oleh Aliansi Perempuan Indonesia saat menggelar unjuk rasa di Jakarta (sekitar Dukuh Atas hingga Istana Negara). Kelompok massa perempuan tersebut mendesak pemerintah meninjau kembali dan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dianggap membebani ekonomi keluarga. Selain menolak MBG, para perempuan ini menuntut pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok (sembako) serta Bahan Bakar Minyak (BBM), dan membuka lapangan kerja yang layak guna meringankan beban ekonomi rumah tangga.

Massa yang menolak eksekusi lahan Hotel Sultan terlibat bentrok dengan petugas pengamanan gabungan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (18/6/2026). (merdeka.com/Arie Basuki)

News18 Jun 2026 13:05

Ricuh Warnai Eksekusi Lahan Hotel Sultan

Proses pengosongan dan eksekusi lahan Blok 15 eks Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Kamis (18/6/2026), diwarnai bentrokan antara petugas pengamanan gabungan dan massa. Kericuhan terjadi akibat massa menolak eksekusi. Kericuhan tersebut berujung pada penangkapan 69 orang dan menyebabkan 29 aparat gabungan luka-luka. Kericuhan bermula ketika massa yang menolak eksekusi mencoba menghalangi petugas gabungan yang mulai memasuki area hotel. Petugas gabungan, termasuk di dalamnya dari unsur TNI-Polri dilempari batu dan berbagai benda keras oleh massa. Massa memaksa petugas mengambil tindakan tegas untuk menembus blokade dan menguasai gedung. Sebanyak 3.161 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Pemerintah dikerahkan untuk memastikan proses pengosongan ini berjalan lancer. Sebagai informasi, eksekusi ini merupakan buntut dari sengketa panjang antara Pemerintah dan PT Indobuildco (milik Pontjo Sutowo) terkait penguasaan lahan di kawasan GBK.

Seorang pedagang penyandang disabilitas menyampaikan pidato saat aksi protes menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dan program Makan Siang Gratis (MBG) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu 17 Juni 2026. (JUNI KRISWANTO/AFP)

News17 Jun 2026 20:20

Bersama Mahasiswa Surabaya, Disabilitas Penjual Es Kritik Kebijakan MBG

Hari ini, Rabu 17 Juni 2026, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Univeristas Airlangga, BEM Seluruh Indonesia (SI) dan Aliansi BEM Surabaya (ABS) turun ke jalan. Mereka berunjuk rasa menentang kebijakan terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dan program Makan Siang Gratis (MBG). Dalam aksinya, para mahasiswa menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kondisi fiskal negara. Mereka juga menyuarakan sejumlah kritik dan tuntutan terkait kondisi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saat berunjuk rasa, mereka juga membawa poster bernada kritik.

Petugas melayani orang tua calon siswa yang mencari informasi mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Posko Pelayanan SPMB Suku Dinas Pendidikan Wilayah III yang berada di SMAN 70 Jakarta, Rabu (17/6/2026). (merdeka.com/Arie Basuki)

News17 Jun 2026 17:45

SPMB Jakarta 2026/2027 Tampung 245.980 Murid Baru

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 dengan total daya tampung mencapai 245.980 murid baru. Kuota tersebut mencakup penerimaan di sekolah negeri, program SPMB Bersama, hingga sekolah swasta gratis. SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dibuka melalui empat jalur penerimaan, yakni jalur prestasi, afirmasi, domisili, dan mutasi. Proses seleksi SPMB mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 238 Tahun 2026. Posko pelayanan disediakan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi terkait persyaratan dan tahapan pendaftaran.

Personel Korps Marinir Indonesia menyambut kedatangan Kapal Perang Kerajaan Inggris His Majesty’s Ship (HMS) Tamar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada Rabu 17 Juni 2026. (BAY ISMOYO/AFP)

News17 Jun 2026 16:20

Kapal Perang Kerajaan Inggris HMS Tamar Bersandar di Jakarta

Kapal Perang Angkatan Laut Inggris His Majesty’s Ship (HMS) Tamar bersandar di Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu 17 Juni 2026. Kedatangan kapal ini bertujuan mempererat hubungan bilateral, peningkatan kapasitas antar-personel, serta melakukan lokakarya doktrin Kapal bernomor lambung P233 ini berlabuh di Indonesia sebagai bagian dari misi keamanan maritim dan untuk memperkuat kemitraan strategis dengan TNI Angkatan Laut. HMS Tamar akan berada di Jakarta hingga 20 Juni 2026 mendatang. Sebagai informasi, HMS Tamar merupakan bagian dari Batch 2 River-class. Kapal patroli ini ditugaskan secara jangka panjang di kawasan Indo-Pasifik dan dikenal sebagai salah satu armada paling ramah lingkungan di jajaran Royal Navy karena dilengkapi dengan filter khusus untuk menekan emisi gas buang.

Umat Hindu berdoa saat perayaan Galungan di Denpasar, Bali, Rabu 17 Juni 2026. (SONNY TUMBELAKA/AFP)

News17 Jun 2026 14:40

Khidmat, Perayaan Galungan di Bali

Hari ini, Rabu 17 Juni 2026, Umat Hindu Bali merayakan Hari Raya Galungan. Hari suci ini dirayakan setiap 210 hari sekali berdasarkan penanggalan kalender Bali. Perayaan Hari Raya Galungan juga sebagai bentuk peringatan atas terciptanya alam semesta beserta isinya. Selain itu, Galungan juga dimaknai sebagai momen untuk menyucikan diri dan memperkuat spiritualitas. Esensi utama dari perayaan suci ini adalah menyatukan kekuatan rohani agar umat manusia memperoleh pikiran yang jernih dan pendirian yang terang. Pembersihan rohani ini menjadi modal utama dalam memenangkan dharma (kebaikan) atas adharma (keburukan) di dalam diri manusia. Di Bali, Hari Raya Galungan yang dirayakan umat Hindu merupakan salah satu tradisi keagamaan yang paling dikenal wisatawan saat berkunjung ke Pulau Dewata.

Pasien dan anggota keluarganya dievakuasi dari bangsal Rumah Sakit Umum Anutapura menyusul gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa 16 Juni 2026. (Josua Marunduh/AFP)

News16 Jun 2026 16:02

Gempa Palu, Pasien RSUD Anutapura Dievakuasi ke Luar Ruangan

Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anutapura terpaksa mengevakuasi pasien dan keluarga terpaksa dievakuasi ke luar gedung menyusul guncangan gempa dengan magnitudo 6,7 yang melanda wilayah Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada hari ini, Selasa, 16 Juni 2026. Langkah evakuasi darurat ini diambil untuk mengantisipasi potensi bahaya akibat gempa susulan serta mencegah risiko bangunan roboh. Sebelumnya, gempa tektonik dangkal berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang kota Palu dan sekitarnya pada pukul 11.27 WITA. Pusat gempa berada 42 km tenggara Kota Palu. Meski situasi berangsur normal. Namun, sebagian bangunan terlihat mengalami kerusakan dan warga yang trauma masih berada di luar rumah. Warga masih mengkhawatirkan adanya gempa susulan.

Seorang pria berbicara di telepon selulernya di dekat sebuah bangunan yang rusak akibat gempa di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa 16 Juni 2026. (AP Photo/Josua Marunduh)

News16 Jun 2026 12:42

Gempa Magnitudo 6,7 Guncang Kota Palu dan Sekitarnya

Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Selasa 16 Juni 2026. Kuatnya guncangan gempa membuat masyarakat kota Palu dan sekitarnya panik dan berhamburan keluar ruangan. Getaran gempa juga dirasakan di wilayah Kabupaten Sigi, Donggala, hingga Kabupaten Tojo Una-Una. Sempat terjadi gempa susulan dengan kekuatan magnitudo 5,2 pada pukul 11.14 WIB dengan pusat gempa berada 29 km tenggara Palu di kedalaman 10 km. Hingga berita ini diturunkan, otoritas setempat masih melakukan pemantauan dan pendataan. Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun tingkat kerusakan bangunan yang masif.

Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Uhamka) diadang petugas kepolisian di jalan Sudirman, Jakarta, saat akan berunjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Senin (15/6/2026). (merdeka.com/Arie Basuki)

News15 Jun 2026 20:10

Diadang Polisi, Mahasiswa Uhamka Berunjuk Rasa di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta

Ratusan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Uhamka) diadang oleh petugas kepolisian di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat pada Senin 15 Juni 2026. Rombongan mahasiswa tersebut bergerak menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia untuk menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gawat Darurat. Para mahasiswa menuntut adanya evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, mendesak pemerintah menyetop pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta meminta pemulihan ekonomi nasional. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian. Namun aksi berlangsung damai meski sempat menyebabkan ruas Jalan Jenderal Sudirman ditutup sementara.

Mahasiswa melakukan aksi protes terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta, Senin 15 Juni 2026. (Aditya Irawan/AFP)

News15 Jun 2026 19:45

Tuntut Evaluasi Berbagai Kebijakan, Mahasiswa Indonesia Kembali Gelar Unjuk Rasa

Aksi unjuk rasa mahasiswa Indonesia kembali digelar secara serentak di berbagai kota pada Senin 15 Juni 2026. Aksi ini merupakan lanjutan dari rangkaian unjuk rasa Selamatkan Indonesia yang dimulai sejak Jumat 12 Juni 2026. Unjuk rasa kali ini membawa beberapa tajuk utama, seperti Menuju Indonesia Gagal dan Tata Ulang Indonesia, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di Jakarta, fokus massa terbagi di sejumlah area, di antaranya Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), hingga Dukuh Atas. Di Surabaya, Jawa Timur, aksi mahasiswa berlangsung secara bergelombang, mulai di depan Gedung DPRD Kota Surabaya dan dilanjutkan menuju Gedung Negara Grahadi. Aksi unjuk rasa menyoroti merosotnya kondisi ekonomi nasional, lonjakan harga kebutuhan pokok, serta menuntut evaluasi berbagai kebijakan pemerintah pusat.