Dalam pidatonya, Anies Baswedan menyatakan pemerintah daerah harus bisa menyelesaikan masalah internal sendiri, tanpa campur tangan atau bantuan dari pemerintah pusat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Namun, kata Anies, saat ini pemerintah pusat kerap kali ikut campur alias tangan menyelesaikan masalah daerah. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

"Kita punya masalah banyak, sebagian masalah itu harus diselesaikan di daerah sebagian diselesaikan di pusat. Kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan," kata Anies. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menurut Anies apabila pemerintah pusat terus mengambil alih masalah daerah, maka Pemda akan kesulitan di masa depan. Selain itu, akan gerjadi sentralisasi pusat kembali. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

"Tapi kalau daerah tidak bisa menyelesaikan diambil ke pusat dan ujungnya tidak selesai juga, maka menyulitkan masa depan orang-orang di daerah. Kita punya kecenderungan kalau di daerah tidak jalan, ambil alih ke pusat, dilakukan sentralisasi," jelas Anies. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Anies mengingatkan, Indonesia adalah negara kepulauan di mana sangat sulit bila semua harus kemabli ke pusat atau sentralisasi. Ia meminta pusat memberi kewenangan Pemda untuk menyelesaikan kasus sendiri.

"Ingat republik ini luasnya luar biasa penduduknya tersebar di 6.000 kepulauan. Berikan kepada kita semua kewenangan untuk menyelesaikan, awasi, pastikan tereksekusi," tegas Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menyinggung soal pemerintahan yang seharusnya berlandaskan pembukaan UUD 1945.

"Ke depan kita berkomitmen bahwa pemerintah yang hendak kita bangun adalah pemerintahan yang mengembalikan spirit yang ada di pembukaan UUD 1945," pungkasnya.

Anies Baswedan menunjuk para relawan saat Temu Kebangsaan Relawan Anies. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Anies Baswedan menyapa para realawan ribuan relawan dari kalangan partai maupun nonpartai saat Temu Kebangsaan Relawan Anies. (Liputan6.com/Faizal Fanani)