TKN: PSU di Kuala Lumpur Jadi Evaluasi Agar Kecurangan Pemilu Tak Terulang

Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum atau PSU Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia sempat menjadi polemik karena adanya kasus-kasus seperti dugaan pemalsuan dan penambahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta kecurangan lain.

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menggelar Pemungutan Suara Ulang atau PSU atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada hari ini, Minggu (10/3/2024).

Menanggapi hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memberi perhatian khusus terkait hal tersebut. Salah satunya melalui Sekretaris TKN Nusron Wahid yang akan hadir langsung ke Kuala Lumpur.

"Kita ingin pastikan PSU ini berjalan lancar dan jurdil," ujar Nusron Wahid melalui siaran pers diterima, Minggu (10/3/2024).

Nusron mengatakan, dirinya akan menjadi saksi saat PSU tersebut. Menurut dia, hal itu adalah mandat dari TKN Prabowo-Gibran yang diamanahkan kepadanya.

"Saya sendiri akan hadir langsung dengan mandat sebagai saksi dari Prabowo Gibran," terang Nusron.

Meskipun tidak akan berpengaruh terhadap hasil Pilpres 2024 karena hanya 62.217 orang yang terdaftar sebagai pemilih, Nusron menilai PSU Kuala Lumpur tetap penting untuk dipantau dan dijaga.

"Ini bagian dari konsistensi kita (Prabowo-Gibran). Dari masa kampanye kita sudah memprotes adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia, dan akhirnya terbukti," ucap dia.

"Jadi kita harus kawal sampai akhir, tidak boleh ada satu pun suara-suara rakyat Indonesia di Malaysia yang dicurangi," tandas Nusron.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memastikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Minggu (10/3/2024) hari ini, akan berjalan lancar dan sesuai prosedur.

Menurut Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, pihaknya telah melakukan pendampingan pengawasan terhadap persiapan pemilu ulang di Negeri Jiran. Salah satunya dengan mengawasi Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN).

"Bawaslu melakukan pendampingan pengawasan PSU untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar dan sesuai prosedur, baik di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) maupun Kotak Suara Keliling (KSK)," ujar Lolly dalam keterangan resminya, dilansir dari Antara, Minggu (10/3/2024).

Terkait persiapan pengawasan PSU, kata Lolly, pengawas akan memastikan data pemilih akurat, pemberitahuan tersampaikan kepada pemilih, jumlah logistik serta pendistribusiannya tepat jumlah dan tepat waktu, dan tempat pemungutan suara (TPS) didirikan satu hari sebelum pemungutan suara.

Kendati demikian, pada pelaksanaan PSU yang akan dilaksanakan pada Minggu 10 Maret 2024 di 20 TPS dan 122 KSK tersebut, Bawaslu mengidentifikasi terdapat beberapa kerawanan yang perlu dicermati.

Lolly mengungkapkan Data Pemilih Tetap (DPT) untuk PSU di Kuala Lumpur tercatat sebanyak 62.217 pemilih, terdiri dari 20 TPS (42.372 pemilih) dan 122 KSK (19.845 pemilih).

Setelah mencermati elemen data DPT yang diberikan KPU RI, lanjut dia, jumlah data pemilih tersebut telah sesuai namun terdapat catatan adanya pemilih dengan nama yang sama.

Ia menyebutkan pengawas belum bisa menjustifikasi karena tidak terdapat nomor induk kependudukan (NIK) dan/nomor paspor. Terhadap hal tersebut, Bawaslu RI berkoordinasi dengan KPU agar dapat mencermati nama-nama yang bersangkutan untuk memastikan pada saat pemungutan suara.