DEEP Indonesia Pesimis Bawaslu-MK Bakal Serius Adili Sengketa Pemilu 2024

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo, menegaskan pihaknya tidak akan cawe-cawe saat memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa hasil pemilu 2024. Suhartoyo memastikan MK tidak akan berpihak dan bepegang pada fakta persidangan serta saksi yang dihadirkan.

"Saya tegaskan semua itu harus dibawa ke persidangan, dibuktikan oleh para pihak, tidak boleh itu hakim cawe-cawe. Harus begini, harus begini, enggak boleh," kata Suhartoyo saat ditanya wartawan di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/3/2024) malam.

Suhartoyo menambahkan, hakim MK dalam sengketa pemilu lebih bersifat pasif. Artinya, beban pembuktian terletak pada para pihak yang bersengketa untuk menghadirkan alat bukti, saksi yang relevan dengan dalil permohonannya, sehingga bisa meyakinkan para hakim MK.

Apakah boleh hakim (MK) mengadili dalam perkara pileg dan pilpres nanti bisa aktif memanggil ahli ke persidangan? Saya tegaskan enggak bisa! Jadi hakim sebenarnya pasif. Kalau teman-teman meliput perkara-perkara sidang perdata di peradilan umum, enggak ada hakim yang perintahkan panggil ini, panggil ini, enggak boleh, karena sifatnya harus pasif. Pembuktian semuanya dibebankan kepada para pihak," jelas pria yang karib disapa Harto ini.

Harto menjelaskan, jika pada umumnya hakim MK biasa memanggil ahli untuk bersaksi, namun untuk penyelesaian sengketa pemilu adalah soal berbeda. Sebab pada sidang yang biasa dilakukan adalah pengujian undang-undang yang menjadi norma publik.

"Perkara pengujian undang-undang, karena normanya milik publik. Hakim malah boleh mengakselerasikan dengan kewenangan-kewenangan yang dipunyai, supaya apa? Supaya nanti berkaitan dengan pengujian norma itu hakim punya kajian-kajian yang lebih komprehensif, baik secara asas doktrin mungkin secara teori juga," tutur dia.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud memastikan akan mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu bakal diajukan pasca Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan hasil rekapitulasi suara manual berjenjang pada pemilu 2024.

"Paslon 03 pasti mengajukan PHPU ke MK. Setelah perhitungan manual di KPU, saya juga hakul yakin paslon 01 juga melakukan hal demikian," tegas tim hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis saat jumpa pers di Media Center, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).

Todung berharap PHPU bisa dijalankan MK dengan penuh integritas dan tidak hanya fokus dengan perbedaan suara hasil di pemilu 2024. Dia mendorong MK mampu melihat secara holistik mulai dari pra-pemilihan, saat pemilihan dan pasca-pemilihan terkait proses pemilu 2024 yang diyakini penuh dengan kecurangan.

Advertisement "Jadi tidak bisa kita melihat saat pencoblosan saja, karena prosesnya itu lebih penting ketimbang perolehan suara. Pelanggaran dan kecurangan atau kejahatan pemilu yang terjadi menjelang pencoblosan harus dipelototi oleh MK," kata Todung.