Andi Arief Demokrat Bicara soal Lonjakan Suara PSI di Pemilu 2024

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy menduga, meroketnya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Sebab, terjadi indikasi adanya penggeseran suara tidak sah menjadi sah untuk PSI.

"Hal ini jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta Pemilu," kata pria karib disapa Romy, Senin (4/3/2024).

Ia memberkan, kalau partisipasi pemilih diasumsikan sama dengan 2019, maka suara sah tiap TPS = 81,69 persen x 300 suara = 245 suara per TPS. Itu berarti persentase suara PSI = 173/245 = 71 persen, dan seluruh partai lain hanya 29 persen.

"Sebuah angka yang sangat tidak masuk akal mengingat PSI sebagai partai baru yang tanpa infrastruktur mengakar dan kebanyakan caleg RI-nya saya monitor minim sosialisasi ke pemilih," ungkap Romy.

Untuk menyelidiki dugaan itu, Romy mendorong partainya membawa hal terkait sebagai materi hak angket. Pihaknya akan mendesak pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya untuk mengungkap dugaan tersebut.

"Secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan Pemilu semacam ini dihentikan!," minta Romy.

Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menampik segara dugaan kecurangan di balik lonjakan suara partainya. Dia menilai wajar adanya penambahan suara saat KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

"Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut," kata Grace.

Ia menambahkan, saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi. "Di mana PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat," kata dia.

Grace mengingatkan perbedaan antara hasil hitung cepat atau quick count dengan real count KPU juga terjadi pada partai-partai lain.

Ia mengambil contoh hitung cepat versi lembaga survei Indikator Indonesia atas PKB yang hasilnya 10,65 persen tapi berdasarkan rekapitulasi KPU mencapai 11,56 persen atau ada penambahan 0,91 persen. Contoh lain adalah suara Partai Gelora yang berdasarkan quick count 0,88 persen, sementara rekapitulasi KPU 1,44 persen alias selisih 0,55 persen.

Menurut Grace, berdasarkan hitung cepat Indikator, PSI ada di angka 2,66 persen sementara rekapitulasi KPU ada di 3,13 persen atau selisih 0,47 persen. Selisih PSI lebih kecil dibanding kedua contoh sebelumnya.

"Kenapa yang disorot hanya PSI? Bukankan kenaikan dan juga penurunan terjadi di partai-partai lain? Dan itu wajar karena penghitungan suara masih berlangsung," kata dia.

Ia meminta semua pihak bersikap adil dan proporsional. "Kita tunggu saja hasil perhitungan akhir KPU. Jangan menggiring opini yang menyesatkan publik," Grace menegaskan.