Regulasi Dinilai Longgar, Kendaraan Niaga Impor Ganggu Ekosistem Industri

Liputan6.com, Jakarta - Maraknya impor kendaraan niaga yang tidak sesuai standar nasional mulai menimbulkan keresahan di kalangan pelaku industri otomotif dalam negeri. Salah satu yang paling merasakan dampaknya adalah Mitsubishi Fuso, yang selama ini dikenal patuh terhadap regulasi pemerintah.

Kondisi ini dinilai menciptakan persaingan tidak sehat, terutama terkait standar emisi dan kewajiban teknis lain yang harus dipenuhi oleh produsen lokal.

Menurut Sales dan Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors Aji Jaya, salah satu masalah utama dari kendaraan niaga impor adalah belum mengikuti standar emisi yang berlaku di Indonesia, yakni Euro 4. Padahal, seluruh kendaraan yang diproduksi di dalam negeri wajib memenuhi standar tersebut.

“Kalau kami diwajibkan mengikuti teknologi Euro 4, tentu bahan bakarnya juga harus sesuai. Harganya lebih mahal dan distribusinya belum merata di seluruh Indonesia,” ujarnya di arena GIICOMVEC 2026, Jumat (10/4/2026).

Sebaliknya, kendaraan dengan standar emisi lebih rendah seperti Euro 2 atau Euro 3 dinilai lebih fleksibel dalam penggunaan bahan bakar, termasuk biosolar. Hal ini membuatnya lebih menarik di mata konsumen karena lebih praktis dan ekonomis.

Situasi ini memicu ketimpangan di pasar. Konsumen cenderung memilih kendaraan yang lebih mudah dalam operasional, meskipun tidak sesuai standar terbaru. Dampaknya, produsen yang patuh regulasi berpotensi kehilangan pasar.

Padahal, industri kendaraan niaga memiliki rantai pasok yang luas, mulai dari pabrik, vendor suku cadang, hingga jaringan dealer yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Kalau persaingannya tidak fair, kami pasti kalah. Dampaknya bukan hanya penjualan turun, tapi juga produksi berkurang, tenaga kerja terdampak, hingga ekosistem industri terganggu,” jelas Aji.

Permasalahan ini juga berkaitan dengan celah dalam regulasi yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Salah satunya terkait kewajiban Bea Balik Nama (BBN) kendaraan.

Saat ini, terdapat interpretasi bahwa kendaraan yang tidak digunakan di jalan umum tidak wajib didaftarkan, sehingga lolos dari pengawasan yang lebih ketat. Hal ini dinilai perlu diperbaiki agar seluruh kendaraan dapat terdata dengan jelas.

Pemerintah, melalui berbagai kementerian seperti Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, disebut tengah mengkaji revisi aturan untuk menutup celah tersebut.

Selain itu, asosiasi seperti Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia juga aktif menyuarakan aspirasi pelaku industri kepada pemerintah.

Di tengah persoalan tersebut, industri kendaraan niaga juga menghadapi tantangan lain berupa penurunan permintaan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, permintaan kendaraan niaga terus mengalami penurunan sejak 2022 hingga 2025. Kondisi ini sudah cukup memengaruhi aktivitas produksi, bahkan sebelum adanya tekanan dari impor kendaraan yang tidak sesuai standar.

Saat ini, industri masih terbantu oleh sejumlah proyek strategis pemerintah yang membutuhkan kendaraan niaga dalam jumlah besar. Salah satunya adalah program koperasi Merah Putih yang turut melibatkan Mitsubishi Fuso.

Namun, kontribusi proyek ini bersifat sementara. Tanpa perbaikan regulasi yang menyeluruh, dikhawatirkan tekanan terhadap industri akan kembali meningkat setelah proyek selesai.

“Proyek itu ada periodenya. Kalau kondisi impor seperti ini terus berlangsung tanpa penanganan, situasinya akan kembali seperti semula,” tutup Aji.