Liputan6.com, Jakarta - Peralihan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia terus bergerak secara masif. Namun masih ada beberapa isu atau kendala yang cukup jadi faktor penghalang, sehingga penjualan mobil dan motor ramah lingkungan ini belum maksimal.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko mengatakan ada empat isu terkait kendaraan listrik yang harus diselesaikan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, atau pelaku industri otomotif Tanah Air.
Baca Juga
"Orang naik atau membeli mobil listrik itu, nanti jarak jauh kalau habis (baterai) mau charging di mana. Isu baterai yang paling utama, bagaimana jika habis di tengah jalan," jelas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) saat memberikan sambutan, di acara Cita dan Cipta Liputan6.com x Fimela di Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Advertisement
Lanjut Moeldoko, isu berikutnya adalah terkait dengan tempat pengisian baterai. Sejatinya, infrastruktur ini, harus benar-benar tersedia secara masif di Indonesia, sehingga membuat para pengguna atau pemilik kendaraan listrik merasa lebih aman dan nyaman, terkait daya baterai mobil atau motornya.
"Bagaimana charging itu, harus tersedia secara masif. Isu ketiga, adalah kebakaran. Sampai dengan saat ini, masih bertanya aman tidak pakai baterai listrik," tegas Moeldoko.
Kemudian lanjunya, isu keempat tentu saja terkait harga jual yang masih mahal. Pasalnya, jika baterai masih memiliki banderol yang tinggi, tentu saja harga mobil dan motor listrik juga akan masih mahal.
"Ini menjadi sebuah isu yang mesti diselesaikan oleh industi dan pemerintah. Charging, pemerintah harus turun tangan agar masif dan ada di mana-mana. PLN sudah bekerja, untuk menjadikan tiang listrik bisa jadi SPKLU," tukasnya.
Laju Kendaraan Listrik di Indonesia Masih Terkendala Infrastruktur
Peralihan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, semakin bergerak cepat. Namun, di satu sisi memang masih ada beberapa kendala dan tantangan yang memang harus diselesaikan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pabrikan otomotif yang berbisnis di Tanah Air.
Menurut Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, pemerintah memang harus lebih agresif untuk menggenjot pertumbuhan infrastruktur kendaraan listrik di dalam Negeri.
"Ini yang dikejar selalu industri otomotif, padahal ini selalu siap. Begitu siap, ternyata infrastruktur tidak siap. EV misalnya, kendalannya dan tantangannya semua tahu masih persoalan seputar infrastruktur," ujar Kukuh, saat memberikan sambutan di forum diskusi Dialog Industriu Otomotif Nasional, yang diadakan Center of Mobility Studies (ICMS), di ICE BSD, Tangerang, Rabu (25/7/2024).
Lanjut Kukuh, infrastruktur yang memadai memang menjadi faktor yang sangat krusial, terkait perkembangan kendaraan listrik. Hal tersebut, sekaligus untuk mendukung adopsi dan operasionalnya secara efektif.
Dengan adanya infrastruktur, terutama jaringan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang luas, maka penggunaan kendaraan listrik akan lebih praktis, sekaligus lebih menarik bagi konsumen yang memang berniat untuk beralih menggunakan mobil ramah lingkungan tersebut.
"Kalau dari kita, Gaikindo, makanya kita multipathway, artinya let consumer desire, biarkan masyarakat memilih. Kalau tujuannya adalah ramah lingkungan, ada alternatif lainnya, seperti bio etanol, bio diesel dan bahan bakar alternatif lainnya yang lebih ramah lingkungan," tegasnya.
Â
Advertisement