Upaya Pemerintah Rangkul Akademisi Tangani Kebakaran Hutan

Pemerintah terus berupaya atasi kebakaran hutan dengan 71.000 personel dan bantuan Rp 1.235 triliun.

Diterbitkan 22 Oktober 2026, 12:51 WIB
Copy Link
Batalkan
Jadi intinya...
  • 71.000 personel gabungan dikerahkan tangani karhutla di berbagai wilayah.
  • Penanganan karhutla butuh kolaborasi luas, termasuk akademisi dan masyarakat.
  • Pemerintah kucurkan Rp 1,235 triliun untuk penanganan dan perlindungan masyarakat.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, mengatakan, pemerintah telah mengerahkan sekitar 71.000 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah terdampak.

 

“Satgas darat diturunkan, kemudian udara juga dilakukan, dan saya kira ini merupakan suatu upaya yang sifatnya juga terpusat,” kata Sugiono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Menurut Sugiono, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, dan pemerintah daerah, masyarakat serta relawan juga diperlukan untuk membantu mengatasi kebakaran.

Pemerintah, lanjut dia, turut menjajaki kemungkinan melibatkan kalangan akademisi agar partisipasi masyarakat dalam penanganan karhutla semakin luas.

“Kemudian kami juga sedang menjajaki kemungkinan untuk mengkolaborasikan ini dengan dunia akademik untuk mengundang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam rangka menangani karhutla ini,” ujarnya.

Kendati demikian, Sugiono mengharapkan kolaborasi yang lebih luas dapat terjalin agar upaya penanganan karhutla dapat dilakukan secara maksimal.

“Oleh karena itu, kolaborasi dari berbagai unsur yang ada, baik itu pemerintah, dalam hal ini BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, kemudian masyarakat setempat, dan juga relawan-relawan merupakan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mengatasi semua ini,” kata dia.

Kucurkan Rp 1,2 Triliun untuk Atasi Kebakaran Hutan

Sebelumnya, Sugiono mengatakan, pemerintah telah mentransfer bantuan tahap kedua untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah terdampak.

Dia menuturkan, bantuan tahap pertama telah disalurkan pada 7 September 2026 kepada pemerintah provinsi serta 35 pemerintah kabupaten dan kota terdampak karhutla.

"Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar Rp 1.235 triliun," kata Sugiono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Adapun, daerah penerima bantuan meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau.

Sugiono menjelaskan, bantuan tersebut diprioritaskan untuk melindungi masyarakat terdampak, antara lain melalui pelayanan kesehatan, pembagian masker, penyediaan oksigen portabel, serta rumah oksigen untuk membantu warga menghadapi paparan asap.

Selain itu, bantuan digunakan untuk mendukung pemadaman karhutla melalui penyediaan alat pelindung diri, pompa air, tangki air, selang pemadam, alat suntik air untuk lahan gambut, dan pembangunan sumur bor. Pemerintah juga mengalokasikan dukungan operasional serta logistik bagi personel yang terlibat dalam pemadaman.

Dalam penanganan karhutla, Sugiono menambahkan, sekitar 71.000 personel gabungan dikerahkan melalui berbagai operasi, baik di darat maupun udara.

Ke depannya, Ia berharap bantuan pemerintah pusat tersebut dapat mempercepat penanganan darurat dan memaksimalkan perlindungan bagi masyarakat di wilayah terdampak.

"Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla, kemudian membantu masyarakat yang terdampak semaksimal mungkin, dan juga merupakan wujud dari upaya keras pemerintah dalam rangka menangani kebakaran hutan dan lahan," kata Sugiono.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6