Resolusi Jihad dan Api Perlawanan dari Pesantren

Liputan6.com, Jakarta - Kemerdekaan Indonesia baru berusia sekitar dua bulan ketika ancaman penjajahan kembali membayangi. Proklamasi telah dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, tetapi perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan masih jauh dari kata selesai.

Di Surabaya, Jawa Timur, suasana semakin memanas. Kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi Netherlands Indies Civil Administration (NICA) memunculkan kekhawatiran bahwa Belanda akan kembali menguasai Indonesia. Rakyat bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Di tengah situasi itu, para ulama dan santri ikut mengambil peran.

Bagi kalangan pesantren, mempertahankan kemerdekaan bukan sekadar urusan politik. Ada panggilan moral dan keagamaan untuk menjaga tanah air yang baru saja lepas dari penjajahan.

Dari situasi inilah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa bermula. Pada 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama (NU) mengeluarkan Resolusi Jihad yang menyerukan kewajiban umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Seruan tersebut menjadi salah satu pemantik semangat perlawanan rakyat, terutama menjelang Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Tujuh dekade kemudian, tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional, sebagai pengingat atas kontribusi ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan.

Kemerdekaan Belum Sepenuhnya Aman

Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 memang menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, situasi di lapangan masih penuh ketidakpastian.

Jepang telah menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Kondisi itu membuka jalan bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan, tetapi juga menjadi awal dari persoalan baru. Pasukan Sekutu datang ke sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Surabaya, dengan tugas melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang.

Masalahnya, kedatangan mereka turut diikuti NICA, yang berupaya memulihkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Bagi rakyat yang baru saja merdeka, kehadiran unsur pemerintahan kolonial itu menjadi ancaman nyata.

Surabaya pun berubah menjadi salah satu pusat perlawanan. Pemuda, rakyat, dan berbagai kelompok pejuang bersiap mempertahankan kemerdekaan. Kalangan pesantren tidak tinggal diam. Para kiai menyadari bahwa situasi tersebut membutuhkan sikap tegas dan keterlibatan masyarakat luas.

Di tengah ketegangan itulah KH Hasyim Asy'ari, pendiri NU, bersama para ulama lainnya mendorong konsolidasi kekuatan umat Islam untuk mempertahankan Republik Indonesia.

Pada 21–22 Oktober 1945, para ulama NU dari berbagai daerah di Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang kemudian dikenal sebagai Resolusi Jihad.

Keputusan itu menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajahan merupakan kewajiban. Seruan tersebut sekaligus memberikan landasan keagamaan bagi umat Islam untuk ikut berjuang ketika kedaulatan negara terancam.

Resolusi Jihad juga menegaskan bahwa Republik Indonesia merupakan pemerintahan yang sah dan harus dipertahankan. Umat Islam, khususnya warga NU, didorong untuk melawan upaya penjajahan kembali.

Dalam resolusi tersebut, kewajiban jihad juga dikaitkan dengan jarak 94 kilometer dari tempat kedudukan musuh. Mereka yang berada di wilayah tersebut diwajibkan terlibat dalam perjuangan, sedangkan mereka yang berada di luar wilayah itu berkewajiban memberikan bantuan.

Seruan para ulama itu menyebar melalui jaringan pesantren, masjid, dan masyarakat. Bagi banyak santri, pesan tersebut menjadi panggilan untuk mengambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Resolusi Jihad bukan satu-satunya faktor yang mendorong perlawanan di Surabaya. Namun, seruan itu menjadi salah satu bagian penting dari rangkaian peristiwa yang menguatkan semangat rakyat menghadapi ancaman kembalinya kekuasaan kolonial.

Dari Seruan Ulama ke Pertempuran Surabaya

Ketegangan di Surabaya terus meningkat setelah Resolusi Jihad dikeluarkan. Situasi semakin memburuk setelah Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby, komandan pasukan Inggris di Surabaya, tewas pada 30 Oktober 1945.

Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata. Ultimatum itu ditolak dan pertempuran besar pecah pada 10 November 1945.

Rakyat Surabaya bersama para pejuang dari berbagai latar belakang menghadapi pasukan Inggris yang memiliki persenjataan lebih modern. Perlawanan berlangsung sengit dan menelan banyak korban jiwa.

Dalam peristiwa tersebut, semangat mempertahankan kemerdekaan bertemu dengan mobilisasi rakyat, perjuangan para pemuda, serta seruan tokoh-tokoh bangsa. Kalangan ulama dan santri menjadi bagian dari kekuatan yang turut menggerakkan perlawanan.

Pertempuran Surabaya kemudian dikenang sebagai salah satu episode paling heroik dalam sejarah perjuangan Indonesia. Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, sementara Resolusi Jihad menjadi bagian penting dari sejarah yang menjelaskan bagaimana semangat keagamaan dan kebangsaan bertemu dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Peran ulama dan santri dalam perjuangan bangsa terus dikenang, meski pengakuan resmi melalui peringatan khusus baru hadir puluhan tahun kemudian.

Pada 22 Oktober 2015, Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Santri Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Penetapan itu dilakukan di Masjid Istiqlal, Jakarta, sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi ulama dan santri dalam sejarah Indonesia.

Pemilihan tanggal 22 Oktober merujuk pada lahirnya Resolusi Jihad 1945. Sebelumnya, sempat muncul usulan agar Hari Santri diperingati pada 1 Muharram. Namun, tanggal yang berkaitan langsung dengan peristiwa sejarah perjuangan tersebut akhirnya dipilih.

Sejak itu, setiap 22 Oktober menjadi momentum untuk mengenang peran santri dalam mempertahankan kemerdekaan sekaligus melihat kontribusi mereka dalam kehidupan bangsa saat ini.