BEM UI Ungkap Alasan Pilih Tugu Tani untuk Demo

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) 2026 Fathimah Azzahra, mengungkap alasan para mahasiswa di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat sebagai lokasi aksi unjuk rasa massa dari elemen mahasiswa dan masyarakat, Selasa (20/10/2026).

Menurut dia, pemilihan lokasi tersebut berkaitan dengan fokus tuntutan yang dinilai lebih dekat dengan persoalan masyarakat sehari-hari, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga ketimpangan sosial.

“Kalau yang sekarang kita sangat prihatin dengan kondisi karhutla dan sebagainya. Kemudian juga tuntutan-tuntutan kita tuh yang sekarang sangat fokus pada concern yang sangat-sangat grassroot,” kata Fathimah.

Menurut dia, Tugu Tani memiliki simbol yang dinilai sesuai untuk menyuarakan persoalan yang dirasakan masyarakat secara langsung. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan mahasiswa dalam menentukan lokasi aksi.

“Di mana kita merasa bahwa Tugu Tani ini punya simbol yang paling sempurna untuk ini, karena yang kita tuntut hal-hal yang betul-betul dirasakan oleh rakyat sebenarnya secara langsung,” ungkap Fathimah.

Dia menjelaskan, pemilihan lokasi tersebut juga berbeda dengan aksi sebelumnya di kawasan Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Dia menilai, aksi di Bundaran HI sebelumnya mengangkat sejumlah persoalan yang lebih makro dan luas. Sementara itu, aksi di Tugu Tani kali ini berfokus pada isu-isu yang lebih spesifik.

“Kalau waktu di HI mungkin itu ada beberapa hal-hal makro yang pada akhirnya mungkin akan dirasakan masyarakat juga, tapi sifatnya cukup makro dan topiknya cukup broad. Kalau ini topiknya cukup spesifik-spesifik,” jelasnya.

Dalam aksi kali ini, BEM UI bersama sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil membawa lima tuntutan.

Pertama, mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional sekaligus memulihkan ekosistem yang terdampak.

Kedua, membenahi tata kelola kebijakan ekonomi untuk memberantas ketimpangan sosial. Ketiga, menghentikan penyempitan ruang sipil dan militerisasi.

Keempat, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kelima, menurunkan biaya pendidikan dan mewujudkan sistem pendidikan yang mengabdi kepada rakya