Mentan Amran Masuk Peringkat Atas dalam Sejumlah Survei Kinerja Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperoleh penilaian positif dari sejumlah lembaga survei dan riset selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penilaian tersebut mencakup tingkat kepuasan publik, evaluasi kinerja menteri, hingga persepsi masyarakat terhadap program pemerintah.

Enam lembaga yang merilis penilaian tersebut adalah Piramida Research and Consulting, IndexPolitica Indonesia, Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Parameter Politik Indonesia (PPI), Adidaya Institute, dan Arawicaksa Institute. Masing-masing menggunakan metode dan indikator berbeda sehingga hasilnya tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung.

Piramida Research and Consulting, misalnya, mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Amran sebesar 86,2 persen. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di antara menteri Kabinet Merah Putih dalam survei tatap muka yang digelar pada 20 September hingga 5 Oktober 2026, dengan melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi.

Dalam survei yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti memperoleh tingkat kepuasan 85,4 persen, sedangkan Menteri Agama Nasaruddin Umar meraih 84,3 persen.

Sementara itu, IndexPolitica Indonesia melalui Government Performance Assessment September 2026 menempatkan Amran di urutan pertama dalam daftar sepuluh menteri dengan penilaian kinerja terbaik. Penilaian tersebut menggunakan metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA), bukan survei opini publik.

Penilaian berbeda datang dari CELIOS melalui laporan Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis pada 12 Oktober 2026. Dalam laporan yang melibatkan 994 responden itu, Amran memperoleh skor 140, tertinggi di antara menteri yang masih menjabat. Dia berada di atas Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang memperoleh skor 127.

Hasil tersebut menjadi salah satu temuan dalam evaluasi CELIOS, lembaga riset yang kerap menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun, skor dari laporan tersebut perlu dibaca sesuai metode dan indikator yang digunakan CELIOS.

Parameter Politik Indonesia juga menempatkan Amran di urutan pertama dalam penilaian masyarakat terhadap menteri atau pejabat negara dengan kinerja terbaik. Survei yang dilakukan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 itu melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui wawancara tatap muka.

Alasan yang disampaikan responden terkait penilaian terhadap Amran antara lain upaya mewujudkan swasembada pangan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berada di urutan kedua, dengan alasan penilaian yang dirangkum sebagai 'sedikit bicara, banyak bekerja'. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menempati urutan ketiga, antara lain terkait perkembangan tim nasional sepak bola Indonesia.

Adidaya Institute turut menempatkan Amran sebagai menteri dengan penilaian kinerja terbaik. Dalam survei pada 15-21 September 2026 di 38 provinsi yang melibatkan 1.240 responden, Amran memperoleh 13,5 persen, diikuti Teddy Indra Wijaya sebesar 11,6 persen dan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebesar 10,8 persen.

Adapun Arawicaksa Institute memberikan skor 8,0 dari skala 10 kepada Amran dalam survei pada 3-8 Oktober 2026. Skor tersebut terpaut 0,1 poin dari Abdul Mu'ti yang memperoleh 8,1.

Selain menilai kinerja menteri, Arawicaksa Institute juga mengevaluasi program prioritas pemerintah. Dalam penilaian tersebut, swasembada pangan memperoleh skor 8,4 dari skala 10, tertinggi di antara program prioritas yang dinilai.

Capaian tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat produksi pangan dalam negeri. Di bawah kepemimpinan Amran, Kementerian Pertanian mendorong percepatan swasembada pangan melalui peningkatan produksi dan penguatan penyerapan hasil panen petani.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras Indonesia pada 2025 mencapai 34,69 juta ton. Data tersebut menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan produksi beras nasional.

Di sisi kesejahteraan petani, BPS melaporkan Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2026 sebesar 131,11. Angka tersebut mencerminkan perkembangan indeks yang membandingkan harga yang diterima petani dengan harga yang dibayarkan petani, meskipun tidak dengan sendirinya menggambarkan seluruh kondisi kesejahteraan petani.

Kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dan penyerapan gabah oleh Perum BULOG juga menjadi bagian dari upaya menjaga harga di tingkat petani. Berdasarkan data yang disampaikan dalam bahan ini, harga gabah kering panen pada Januari hingga Agustus 2026 bertahan di atas HPP, yakni pada kisaran Rp6.700 hingga Rp7.600 per kilogram.

Dampak kebijakan tersebut turut disampaikan sejumlah petani. Sudarso, petani di Madiun yang mengelola dua hektare lahan, menyebut HPP Rp6.500 per kilogram memberinya "uang lebihan setelah dipotong biaya produksi".

Helmantina, petani di Pasaman, Sumatera Barat, juga mengaku senang bermitra dengan BULOG karena hasil panennya memiliki pasar yang jelas.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Indramayu, Sutatang, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap harga gabah.

“Saya mewakili petani mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Kementerian Pertanian, dan Perum Bulog yang telah peduli terhadap harga gabah di Kabupaten Indramayu,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto, juga menilai keseimbangan harga gabah di tingkat petani dan harga beras perlu dipertahankan.

“Harga gabah saat ini berada pada titik yang baik. Petani memperoleh keuntungan yang layak, sementara harga beras tetap dapat dikendalikan. Menurut kami, keseimbangan ini perlu terus dipertahankan,” ujar Siswanto.

Apresiasi terhadap kinerja sektor pertanian juga disampaikan sejumlah pejabat dan tokoh. Presiden Prabowo Subianto, dalam Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026, memuji capaian swasembada pangan dan kerja sama lintas sektor dalam mendukung produksi pangan nasional.

“Soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian, didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia,” kata Prabowo.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian dalam rapat kerja pada 1 September 2026. Apresiasi tersebut berkaitan dengan capaian swasembada delapan komoditas.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo pada 7 Oktober 2026 menilai program Kementerian Pertanian berhasil mempercepat pencapaian swasembada beras, tiga tahun lebih awal dari target 2029.

Hashim juga menyoroti kenaikan HPP gabah dari Rp4.000 menjadi Rp6.500 per kilogram serta pemangkasan biaya pupuk sebesar 20 persen.

Dari kalangan akademisi, pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai Kementerian Pertanian sebagai salah satu kementerian yang kinerjanya menonjol.

“Menteri yang bagus kinerjanya belum tampak, kecuali Kementerian Pertanian. Karena itu, satu-satunya kementerian yang bagus kinerjanya hanya Kementerian/Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman,” ungkap Emrus pada Selasa (13/10/2026).

Berbagai penilaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian dalam evaluasi kinerja pemerintahan. Hasil survei, data produksi pangan, indikator pertanian, dan pengalaman petani memberikan perspektif berbeda untuk menilai perkembangan sektor tersebut.

Keberlanjutan capaian swasembada dan peningkatan kesejahteraan petani tetap bergantung pada konsistensi kebijakan, produktivitas, serta kemampuan menjaga pasokan dan keterjangkauan pangan.